Pulau Tsushima, Jepang/Net
Jepang tampaknya akan mulai membatasi penjualan tanah kepada perusahaan asing, khususnya yang berada di wilayah-wilayah sensitif.
Pasalnya, pemerintah menemukan, 80 bidang tanah yang berada di dekat pangkalan militer Jepang telah dijual kepada perusahaan China dan Korea Selatan dalam satu dekade terakhir.
Seorang pejabat Sekretariat Kabinet mengungkap, aktivitas jual beli itu semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
"Kami pertama kali mulai memantau penjualan ini tujuh tahun lalu, tetapi situasinya menjadi jauh lebih akut dalam beberapa tahun terakhir," kata pejabat itu, seperti dikutip
South China Morning Post.
"Pekerjaan sedang dilakukan untuk menemukan garis besar kebijakan dasar. Salah satu usulannya adalah untuk pemeriksaan lebih lengkap tentang alasan pembelian tanah oleh perusahaan asing, sesuatu yang saat ini tidak diperlukan secara spesifik," lanjutnya.
Ia mengatakan, pemerintah masih belum memiliki pandangan terkait tujuan pembeli, tetapi mereka yakin hal itu tidak terjadi dengan kebetulan.
Pada akhir 2016, sebuah perusahaan asal China berencana untuk membeli 2,4 hektar tanah di pulau terpencil paling selatan dari Kepulauan Okinawa, Taketomi. Pulau itu ternyata hanya 170 km jauhnya dari Kepulauan Senkaku yang menjadi sengketa antara Tokyo dan Beijing.
Ketika itu, dewan kota akhirnya membatalkan pembelian tanah tersebut.
Selain itu, lebih dari 8 hektar tanah berhasil dibeli perusahaan China hanya 3 km dari Pangkalan Udara Chitose Angkatan Udara Jepang di Hokkaido.
Sebuah perusahaan Korea Selatan pada 2013 juga membeli sebidang tanah di samping fasilitas radar Pasukan Bela Diri Maritim di Pulau Tsushima, di lepas Prefektur Nagasaki di Jepang bagian selatan. Pulau itu berjarak sekitar 50 km dari pantai Korea Selatan.
Lokasinya yang strategis membuat Jepang menjadikannya pos terdepan bagi militer.
Pada 2015, beberapa penduduk di kota Masan Korea Selatan menggelar festival untuk menuntut kembalinya Pulau Tsushima yang mereka sebut sebagai Daemado.
Insiden itu yang membuat pemerintah Jepang curiga akan adanya kemungkinan motif tersembunyi di balik pembelian tersebut.
Seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka Jepang, Garren Mulloy menagtakan, pihak berwenang punya alasan kuat untuk khawatir.
"Untuk negara mana pun di dunia, ketika Anda memiliki perusahaan asing yang tampaknya merupakan perusahaan cangkang atau entitas lain yang membeli tanah di dekat perusahaan pertahanan Anda, maka Anda memiliki alasan untuk khawatir," jelasnya.
