Presiden Nicolas Maduro dan koalisinya telah menyapu bersih pemilihan Majelis Nasional Venezuela yang digelar pada 6 Desember.
Partai Sosialis Venezuela dan koalisinya dinyatakan telah memenangkan 67 persen dari 227 kursi Majelis Nasional, sehingga dapat mengamankan mayoritas.
Meski begitu, beberapa negara mengkritik pemilu tersebut dan menolak hasilnya.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan pemilu Venezuela dilakukan secara tidak sah dan penuh penipuan.
"Amerika Serikat, bersama dengan banyak negara demokrasi lain di seluruh dunia mengutuk sandiwara ini yang gagal memenuhi standar minimun kredibilitas," kata Pompeo, seperti dimuat
NBC News.
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan bersama, para menteri luar negeri Uni Eropa juga menolak hasil pemilu Venezuela karena tidak dilakukan secara bebas dan adil.
"Hasilnya tidak dapat diakui oleh Uni Eropa. Para menteri Uni Eropa dengan suara bulat menyetujui penilaian yang mengatakan bahwa pemilihan ini gagal memenuhi standar minimum internasional, mereka gagal memobilisasi rakyat Venezuela untuk berpartisipasi," ujar para menteri, seperti dikutip
Reuters.
Selain AS dan Uni Eropa, beberapa negara juga telah menyatakan penolakannya, seperti Inggris, Kanada, Jerman, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, dan Santa Lucia.
