Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Nusantara

Ganjar Pranowo: Kalau Ada Korupsi Bansos, Lapor Ke Saya

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 22:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masyarakat diminta aktif melaporkan bila ada indikasi korupsi penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tidak menginginkan praktik korupsi ada di wilayahnya, terlebih dilakukan oleh bawahannya di Pemprov Jateng.

"Kalau masyarakat menemukan indikasi itu, laporkan ke saya. Kasih data ke saya untuk saya tindaklanjuti. Kalau ada pejabat, khususnya di Pemprov Jateng minta uang, laporkan saya ke sekarang. Ini saya umumkan resmi," kata Ganjar diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Senin (7/12).


Ganjar menegaskan, dirinya sudah memberikan peringatan kepada jajarannya terkait penyaluran dana bansos. Menurutnya, cara belanja anggaran-anggaran yang telah disiapkan sudah melalui mekanisme yang ketat.

"Setiap kita ingin membelanjakan, inspektorat itu punya pintu terakhir untuk me-review dan mengecek satu-persatu. Makanya, kalau ada yang mungut-mungut, tolong sampaikan ke saya," jelasnya.

Ganjar mengaku sudah ada beberapa laporan penyaluran bansos yang tidak benar di tingkat desa. Salah satu contohnya aduan soal perbedaan timbangan bansos yang tidak sama.

Namun demikian, politisi PDIP itu akan terlebih dahulu meminta data valid agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebab apa yang dilaporkan belum tentu masuk kategori korupsi.

"Kalau timbangannya enggak sama, belum tentu korupsi. Ini saya bela kalau soal ini. Tapi kalau indikasinya masih terjadi di mana-mana dan kemudian ada orang yang meminta kick back, sampaikan ke saya langsung. Akan saya terjunkan inspektorat," tegasnya.

Selain kepadanya, Ganjar mengatakan masyarakat bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi korupsi bansos dari Pemprov Jawa Tengah.

"Kami sangat berkomitmen soal pencegahan korupsi itu. Dan sudah saya sampaikan sejak awal. Kalau ditemukan, ya sanksinya pasti dihukum," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya