Solid Dukung Nasir, Nasdem Lampung Siapkan Langkah Hukum Atas Klaim Musiran

Ketua DPW Partai Nasdem Lampung, Taufik Basari menegaskan partainya tidak pernah mengubah arah dukungan pada Pilkada Pesawaran 2020. Partainya tetap solid mendukung paslon nomor urut 1 Nasir-Naldi.

Penegasan itu disampaikan Tobas, sapaan akrabnya, menanggapi manuver Musiran yang mengklaim sebagai Ketua DPD Nasdem Pesawaran. Musiran menyatakan Nasdem berubah dukungan ke paslon nomor urut 2, Dendi-Marzuki.

Tobas memaparkan, berdasarkan rapat pleno DPW telah diajukan pergantian Ketua DPD Nasdem Pesawaran dari Musiran kepada Zainal Abidin.

Sebelumnya, telah 4 kali pemanggilan dan pemeriksaan kepada Musiran terhadap pelanggaran-pelanggaran kepartaian.

“Februari 2020 Musiran pernah menyampaikan pengunduran diri di hadapan pengurus partai dan sejak saat itu tidak aktif menjalankan roda partai sebagaimana mestinya,” ujar Tobas melalui keterangannya, Senin (7/12).

Selain itu, Tobas melanjutkan, Ketua DPC Kecamatan Gedongtataan adalah Abdul Mutholib Rasyid. Bukan Dedi Suherman yang dalam pemberitaan mengaku-ngaku sebagai Ketua DPC Gedongtataan.

Sehingga, pernyataan dalam berita yang beredar tersebut tidak benar. Seluruh Ketua DPC Partai Nasdem termasuk Ketua DPC Gedong Tataan yang benar telah menyatakan tidak pernah menyatakan membelot dan mereka tetap solid mendukung pasangan 'Bersinar' sesuai dengan garis partai.

“Jadi ini merupakan manuver politik yang menggunakan cara-cara kotor di mana dengan sengaja di masa tenang memanfaatkan mantan Ketua DPD Nasdem yang telah digantikan dan menampilkan seseorang yang mengaku-ngaku sebagai Ketua DPC Gedongtataan serta mengatasnamakan Ketua DPC lainnya untuk menyatakan dukungan kepada pasangan Dendi-Marzuki. Faktanya Partai Nasdem solid mendukung pasangan Nasir-Naldi sesuai instruksi partai,” tegas Tobas, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

Tobas menambahkan, terhadap peristiwa ini dan peristiwa yang melibatkan Musiran sebelumnya serta pihak-pihak lain yang terlibat, Tobas akan menyiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.