Berita

Harus ada tanggung jawab moral dari presiden dan partai politik dalam kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara/Net

Politik

Juliari Batubara Sempat Masuk Menteri Berkinerja Baik, Gde Siriana: Integritas Dibuktikan Waktu, Bukan Bansos

SENIN, 07 DESEMBER 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penetapan tersangka kepada Menteri Sosial, Juliari Batubara, oleh KPK pada Minggu kemarin (6/12) memicu keprihatinan masyarakat. Bukan hanya soal karena yang melakukan tindak pidana korupsi adalah seorang menteri. Tapi karena dia melakukan korupsi terkait bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Ironisnya, Juliari justru pernah dinilai punya kinerja yang baik terkait penanganan dampak pandemi corona di tanah air, menurut survei Charta Politika beberapa waktu lalu.

Juliari bersama Menkeu Sri Mulyani dianggap sebagai 2 dari 7 menteri Presiden Joko Widodo yang menunjukkan kinerja apik dalam menangani dampak Covid-19.


"Jangan lebay dan latah, integritas dibuktikan dengan waktu, bukan bansos," sindir Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana, Senin (7/12).

Lebih lanjut, Gde Siriana juga mendesak tanggung jawab moral dari presiden selaku atasan langsung Mensos atas ulah anak buahnya itu.

Tuntutan yang sama juga diarahkan kepada partai politik tempat Juliari Batubara bernaung saat ini, PDI Perjuangan.

"Ketika kinerja Menteri bagus dan berhasil, pasti diklaim keberhasilan pemerintah, juga Parpolnya Menteri. Namanya juga pembantu presiden dan kader partai," ucap Gde Siriana.

"Seharusnya ketika Menteri berbuat korupsi, ada tanggung jawab moral dari pemerintah dan parpolnya," demikian Gde Siriana.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya