Berita

Ted Hui, mantan anggota parlemen Hong Kong bersma aparat/Net

Dunia

Undang Aktivis Pro-Demokrasi, Politisi Denmark Kena Amukan China: Jangan Ikut Campur Urusan Hong Kong!

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 16:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China mengecam politisi Denmark karena dianggap telah melanggar norma dasar yang mengatur hubungan internasional, setelah Ted Hui, mantan anggota parlemen Hong Kong mengunjungi Denmark atas undangan dari anggota parlemen negara Skandinavia itu.

Aktivis pro-demokrasi itu ditangkap di Hong Kong pada Mei lalu setelah melakukan protes di Dewan Legislatif kota itu, tetapi telah memperoleh visa untuk melakukan perjalanan ke Eropa.

Juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan tindakan anggota parlemen Denmark yang tidak disebutkan namanya itu telah merusak citra negara tersebut sebagai negara yang selalu menekankan supremasi hukum.


“Kami dengan tegas menentang siapa pun, organisasi, atau negara mana pun yang mencampuri urusan Hong Kong dengan cara apa pun, mencampuri kedaulatan peradilan dan melindungi penjahat ilegal di Hong Kong,” kata Hua pada briefing harian pada hari Jumat, seperti dikutip dari Euro News, Sabtu (5/12).

“Saya ingin menekankan bahwa China adalah negara di bawah aturan hukum dan Hong Kong adalah masyarakat di bawah aturan hukum,” lanjutnya.

Dalam sebuah posting Facebook pada hari Kamis (3/12), Hui mengatakan bahwa dia akan pergi ke pengasingan dan mundur dari partai.

"Saya baru saja menyelesaikan kunjungan tiga hari saya ke Denmark, dengan ini saya mengumumkan bahwa saya berada di pengasingan, dan mundur dari partai demokrasi Hong Kong, meninggalkan Hong Kong," katanya dalam sebuah posting Facebook, dikutip dari HKFP.

Hong Kong telah menjadi titik nyala utama dalam hubungan luar negeri China setelah aksi protes anti-pemerintah melanda kota itu tahun lalu.

Pada bulan Juni, Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang banyak dikritik oleh para kritikus. Mereka menyebut China telah mengkhianati janjinya untuk mengizinkan Hong Kong mempertahankan hak politik dan sipilnya yang terpisah.

Sejak dimulainya demonstrasi anti-pemerintah pada Juni 2019, polisi Hong Kong telah melakukan lebih dari 10 ribu penangkapan tokoh-tokoh pro-demokrasi terkemuka termasuk aktivis Joshua Wong dan Agnes Chow, serta taipan media Jimmy Lai.

Bersama dengan Hong Kong, China sebelumnya telah berselisih dengan negara-negara Eropa atas hak asasi manusia, Taiwan, dan perdagangan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya