Erdogan Singgung Macron: Jika Ingin Memiliki Kedaulatan Negara, Serahkan Saja Marseille Kepada Armenia!

Turki mengatakan bahwa posisi mediasi Prancis di Nagorno-Karabakh tidak lagi valid karena keputusan kontroversial yang diserukan dalam Majelis Nasional Prancis baru-baru ini. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Prancis di bawah kepemimpinan Emmanuele Macron telah kehilangan 'peran mediator' dalam sengketa Karabakh.

"Mengapa? Anda adalah mediator, tetapi di sisi lain, Anda telah mengeluarkan resolusi di parlemen Anda ... tentang daerah di mana Anda seharusnya menjadi mediator,” kata Erdogan kepada wartawan usai melaksanakan ibadah shalat Jumat di Masjid Agung Aya Sofya di Istanbul (4/12), seperti dikutip dari AP.

Erdogan juga mengulangi komentar dari Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bahwa Prancis harus menyerahkan Marseille (sebuah kota di pesisir tenggara Prancis) ke Armenia jika ingin memiliki kedaulatan negara. Dia mengatakan setuju dengan komentar itu.

"Saya membuat nasihat yang sama: jika mereka memang ingin memiliki kedaulatan negara, mengapa mereka tidak memberikan Marseille kepada Armenia?" kata Erdogan sinis. “Sesederhana itu!”

Majelis Nasional Prancis menyetujui resolusi pada Kamis (3/12) yang menyerukan pemerintah untuk mengakui Nagorno-Karabakh sebagai 'republik'.

Setelah disahkan bulan lalu di Senat, resolusi, yang memiliki nilai simbolis, diadopsi di Majelis dengan 188 suara "setuju" melawan tiga suara "tidak", sementara 16 deputi abstain dari pemungutan suara.

Dengan keputusan tersebut, pemerintah Prancis diminta untuk mengakui "Republik Nagorno-Karabakh" dan mengevaluasi ulang proses keanggotaan Turki ke UE dengan mitra Eropa karena peran Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Menurut PBB, Nagorno-Karabakh adalah wilayah Azerbaijan.

Prancis juga telah dikritik karena meninggalkan netralitasnya dan mendukung Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh sebagai salah satu negara Ketua Bersama OSCE Minsk Group

Parlemen Azerbaijan telah menyerukan agar Prancis dicabut dari peran mediasinya dalam konflik Nagorno-Karabakh untuk menghukum Senat Prancis karena mengadopsi resolusi tersebut.