Berita

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas/Net

Dunia

Tidak Percaya Pada Iran, Jerman Tuntut Perjanjian Nuklir Plus

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 06:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Jerman berharap banyak kepada Iran. Selain tidak ada senjata nuklir, juga tidak ada program roket balistik. Sebab keduanya dikhawatrikan mengancam keamanan seluruh kawasan.

Bagi Jerman, Iran perlu memainkan peran lain di kawasan itu di luar nuklirnya. Maka, perlu adanya  kesepakatan yang lebih luas, yang disebut Jerman sebagai 'Perjanjian Plus'.
Perjanjian Plus ini juga sebagai pengganti dari perjanjian 2015 yang saat ini sudah tidak mencukupi.

"Perlu adanya bentuk 'perjanjian nuklir plus', yang juga merupakan kepentingan kami," ujar Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, dalam wawancaranya dengan majalah Spiegel, seperti dikutip dari AP, Jumat (4/12).

"Perlu adanya bentuk 'perjanjian nuklir plus', yang juga merupakan kepentingan kami," ujar Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, dalam wawancaranya dengan majalah Spiegel, seperti dikutip dari AP, Jumat (4/12).

"Kami membutuhkan kesepakatan ini karena kami tidak mempercayai Iran," tegas Maas.

Komentar Maas muncul sebagai tanggapannya atas Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang berbicara di konferensi virtual MED 2020 dengan mengatakan bahwa Iran menolak untuk menegosiasikan ulang JCPOA.

Zarif mengatakan pada hari Kamis: "Kami tidak akan merundingkan kembali kesepakatan yang telah kami negosiasikan."

Dia mengatakan Washington menarik diri dari kesepakatan itu bukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga AS harus memenuhi komitmennya di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Pemerintahan Trump melanggar UNSCR 2231 dan sekarang AS tidak dalam posisi untuk menetapkan kondisi baru dalam masalah tersebut, menurutnya. 

Kesepakatan nuklir 2015 -yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, atau JCPOA- memberi Iran keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Uni Eropa dan AS adalah penandatangan utama dalam kesepakatan itu, tetapi Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian itu pada 2018 dan telah menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Teheran sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum'.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya