Berita

Ketua DPP Mardani Ali Sera/Net

Politik

Mardani Ali Sera: Politik Dinasti Di Pilkada 2020 Busuk

SABTU, 05 DESEMBER 2020 | 05:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Praktik politik dinasti pada gelaran Pilkada 2020 menimbulkan kesan busuknya demokratisasi di Indonesia.

Pasalnya, sedari awal cita-cita reformasi untuk menghapuskan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) jadi terjegal karena praktek politik dinasti.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi daring Indonesia Leaders Talk bertajuk "Membedah Nilai Strategis Pilkada 2020" Jumat malam (4/12).  


"Sebetulnya ini sesuatu yang dari awalnya busuk ya. Busuknya begini, niat kita untuk mereformasi itu melawan KKN termasuk politik dinasti," ujar Mardani Ali Sera.

Mardani menuturkan, menyoal politik dinasti ini selalu saja beberapa pihak berpandangan seolah-olah politik dinasti tidak ada yang salah kok.

Menurut Mardani, memang benar, ketika prosesnya diikuti secara betul alias tidak instan.

"Karena itu di UU Pilkada atau UU Pemilu nanti pun bagi mereka yang mau mencalonkan diri baik Pileg, Pilkada, mesti ikut anggota partai politik satu atau dua tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada yang instan ya, tidak ada yang tiba-tiba ujug-ujug jadi," tegasnya.

"Saya katakan busuk ini karena awalnya sebetulnya ada banyak calon dari dalam partai politik, jadi harus tersingkir karena ada tiba-tiba kok putra mahkota, menantu mahkota atau yang lain-lainnya tiba-tiba masuk ya. Dan itu sangat tidak sehat," demikian Mardani Ali Sera.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya