Berita

Ilustrasi sekolah tatap muka/Net

Politik

Kemendikbud Diminta Inventarisasi Masalah Sekolah Tatap Muka, Dari Hal Sepele Sampai Berisiko Tinggi

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah perlu membuat inventaris masalah dan evaluasi proses pembelajaran tatap muka serta simulasi sekolah fisik yang akan diberlakukan secara nasional pada Januari 2021 mendatang.  

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12).

"Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya. Belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu," kata Fikri.


Menurut Fikri, kebijakan yang akan dimulai Januari 2021 tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, keselamatan peserta didik dan guru harus tetap menjadi prioritas. Analisis resiko perlu dilakukan bukan untuk menakuti, melainkan mencari antisipasi yang tepat dan cepat.

Atas dasar itu, politisi PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan inventarisasi masalah jika seluruh pemerintah daerah membuka semua sekolah.

"Dari mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun, termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran," tegasnya.
 
Fikri juga meminta inventarisasi masalah, termasuk evaluasi kegiatan belajar tatap muka yang sudah berjalan di beberapa daerah sejak Agustus lalu. "Misalnya soal laporan timbulnya klaster baru Covid di sekolah-sekolah dan respons penanganannya," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya