PM Armenia Nikol Pashinyan mengahadapi tuntutan untuk mundur dari jabatannya/Net
Oposisi dan kaum intelektual akan mengadakan rapat umum nasional pada hari Minggu lusa. Hrant Bagratyan, politikus dan mantan Perdana Menteri Armenia, mengatakan perlu dilakukannya segera pertemuan itu untuk mengungkapkan keterlibatan PM Nikol Pashinyan dalam perjanjian genjatan senjata yang dinilai sepihak dan merugikan Armenia.
Bagratyan mengatakan, fakta pengkhianatan Pashinyan akan dipublikasikan selama rapat, termasuk soal pengalihan tanah milik Armenia, seperti dikutip dari News Arm, Jumat (4/12).
Pasca penandatangan perjanjian perdamaian dan genjatan senjata yang dilakukan Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi Rusia pada 10 November lalu, gedung parlemen digeruduk massa yang kecewa dengan perjanjian itu. Menuduh Pashinyan telah 'menjual tanah air' mereka, dan berpihak kepada Azetbaijan.
Yerevan dirubung aksi protes berminggu-minggu. Di tengah kekalahan atas perang terhadap Azerbaijan, konflik internal negara itu meledak. Bukan hanya massa yang ingin Pashinyan mundur, tetapi juga para elite politik, termasuk Presiden Sarkissinyan yang menuntut perubahan kabinet.
News Arm melaporkan pada Senin (9/11), partai-partai itu telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada Pashinyan yang isinya antara lain kegagalan menangani agresi yang terjadi selama beberapa minggu yang telah menghilangkan ribuan nyawa, dan tindakan Pashinyan yang menyerahkan beberapa distrik kepada Azerbaijan tanpa dirembukkan dulu.
Pemimpin partai oposisi Tanah Air Armenia, mengatakan mereka telah memilih calon pengganti Pashinyan.
"Kami akan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen seketika dan, seperti semua kekuatan politik, akan berusaha untuk mendapatkan mayoritas," ujar Artur Vanetsyan, kepada wartawan dikutip dari
News Arm, Jumat (4/12).
Vanetsyan menambahkan bahwa pemilihan parlemen awal ini harus diadakan selambatnya dalam waktu satu tahun.
