Berita

PM Armenia Nikol Pashinyan mengahadapi tuntutan untuk mundur dari jabatannya/Net

Dunia

Oposisi Akan Beberkan Pengkhianatan PM Armenia Nikol Pashinyan Dalam Rapat Umum Akhir Pekan Ini

JUMAT, 04 DESEMBER 2020 | 12:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Oposisi dan kaum intelektual akan mengadakan rapat umum nasional pada hari Minggu lusa. Hrant Bagratyan, politikus dan mantan Perdana Menteri Armenia, mengatakan perlu dilakukannya segera pertemuan itu untuk mengungkapkan keterlibatan PM Nikol Pashinyan dalam perjanjian genjatan senjata yang dinilai sepihak dan merugikan Armenia.

Bagratyan mengatakan, fakta pengkhianatan Pashinyan akan dipublikasikan selama rapat, termasuk soal pengalihan tanah milik Armenia, seperti dikutip dari News Arm, Jumat (4/12).

Pasca penandatangan perjanjian perdamaian dan genjatan senjata yang dilakukan Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi Rusia pada 10 November lalu, gedung parlemen digeruduk massa yang kecewa dengan perjanjian itu. Menuduh Pashinyan telah 'menjual tanah air' mereka, dan berpihak kepada Azetbaijan.  


Yerevan dirubung aksi protes berminggu-minggu. Di tengah kekalahan  atas perang terhadap Azerbaijan, konflik internal negara itu meledak. Bukan hanya massa yang ingin Pashinyan mundur, tetapi juga para elite politik, termasuk Presiden Sarkissinyan yang menuntut perubahan kabinet.

News Arm melaporkan pada Senin (9/11), partai-partai itu telah mengeluarkan pernyataan permintaan mundur kepada Pashinyan yang isinya antara lain kegagalan menangani agresi yang terjadi selama beberapa minggu yang telah menghilangkan ribuan nyawa, dan tindakan Pashinyan yang menyerahkan beberapa distrik kepada Azerbaijan tanpa dirembukkan dulu.

Pemimpin partai oposisi Tanah Air Armenia, mengatakan mereka telah memilih calon pengganti Pashinyan.

"Kami akan mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen seketika dan, seperti semua kekuatan politik, akan berusaha untuk mendapatkan mayoritas," ujar Artur Vanetsyan, kepada wartawan dikutip dari News Arm, Jumat (4/12).

Vanetsyan menambahkan bahwa pemilihan parlemen awal ini harus diadakan selambatnya dalam waktu satu tahun.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya