Mantan PM Australia: Jika ingin Menghadapi China, Contohlah Jepang

Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd angkat bicara terkait ketegangan yang terus meningkat antara Beijing dan Canberra.

Singkirkan megafon dan ambil bagian dari buku pedoman diplomatik Jepang. Itulah sepenggal nasihat Rudd kepada Canberra di tengah sengitnya hubungan kedua mitra dagang itu dalam beberapa pekan terakhir.

Berbicara di Konferensi China yang diselenggarakan oleh South China Morning Post pada hari Selasa (1/12), Rudd mengatakan kemampuan Tokyo untuk berurusan dengan Beijing sangat layak dicontoh oleh Canberra, karena ia memandang ada kesamaan antara Australia dan raksasa Asia Timur itu.

“Jepang adalah sekutu dekat Amerika Serikat seperti Australia. Jepang memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar dengan China seperti Australia. Jepang adalah negara demokrasi liberal seperti Australia, dan Jepang - tidak seperti Australia - memiliki sengketa wilayah yang sedang berlangsung dengan China di Laut China Timur,” kata Rudd, seperti dikutip dari SCMP, Kamis (3/12).

Rudd menyoroti bahwa selama ini Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe dan Yoshihide Suga mampu mengelola hubungan baik dengan Beijing. Setidaknya dalam beberapa tahun belakangan.

Dia juga mengingatkan, kemungkinan besar pemulihan kembali hubungan antara AS dan China dapat terjadi. Presiden terpilih Joe Biden dapat membawa beberapa perubahan positif pada keadaan saat ini, menurutnya.

“Jika AS akan terlibat dengan Republik Rakyat China dalam pemulihan hubungan AS-China, saya pikir mungkin restabilisasi paralel dengan Kanada, dengan orang Australia, dan dengan orang lain yang memiliki hubungan retak dengan China dalam beberapa tahun terakhir, (juga dapat) menjadi bagian dari pengaturan keseluruhan itu,” ungkapnya.

Jika itu terjadi, Rudd mengatakan bahwa dia berharap kedua negara akan ‘menyingkirkan megafon’ dan menggunakan sesuatu yang sangat kuno yang disebut ‘diplomasi’.

Dia memuji modus operandi Jepang yang menempatkan ‘megafon’ mereka ‘di bawah meja’ dan memiliki kebijakan luar negeri di mana pemerintah tidak diam tentang segala hal, tetapi selektif tentang hal-hal yang tidak seharusnya didiamkan.