Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chuying/Net

Dunia

AS Tuding Produksi Kapas Asal Xinjiang Gunakan Tenaga Kerja Paksa Muslim Uighur, Jubir China: Amerika Ngarang!

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 16:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chuying buka suara terkait larangan impor yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap kapas. Larangan itu diluncurkan karena diduga salah satu produsenya ada di Xinjiang dan menggunakan kerja paksa Muslim Uighur yang ditahan.

Hua mengatakan bahwa politisi AS telah mengarang cerita tentang hal tersebut, seraya mengatakan bahwa apa yang dilakukan AS telah merusak prinsip-prinsip pasar dan berindikasi merampas sumber penghasilan orang.

Reuters menulis, Badan Perlindungan Cukai dan Perbatasan AS (CBP) pada Rabu (2/12) menyebut bahwa ‘penahanan perizinan’ akan melarang impor kapas dan produk kapas yang diproduksi oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), salah satu produsen terbesar China.


September lalu CBP sempat mempertimbangkan larangan impor yang lebih luas lagi terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Namun, setelah terjadi selisih pendapat dengan pemerintah, CBP memutuskan larangan yang lebih spesifik, termasuk dua produsen kecil kapas dan pakaian.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kenneth Cuccinelli, yang menjadi pengawas CBP, mengatakan kepada media bahwa larangan impor kapas dari Xinjiang masih dikaji. Ia menyebut produk dengan label ‘Buatan China’ sebagai suatu peringatan.

“Produk kapas murah yang Anda beli untuk keluarga dan kawan pada masa saling memberi ini, jika berasal dari China, mungkin dibuat oleh tenaga kerja budak dalam pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan yang masih terjadi di dunia modern saat ini,” kata Cuccinelli.

Tindakan keras terbaru pemerintahan Donald Trump kali ini diprediksi akan semakin mempersulit Presiden AS mendatang, Joe Biden untuk meredakan tensi ketegangan antara Bejing-Washington.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya