Berita

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chuying/Net

Dunia

AS Tuding Produksi Kapas Asal Xinjiang Gunakan Tenaga Kerja Paksa Muslim Uighur, Jubir China: Amerika Ngarang!

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 16:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chuying buka suara terkait larangan impor yang dilakukan oleh pemerintah AS terhadap kapas. Larangan itu diluncurkan karena diduga salah satu produsenya ada di Xinjiang dan menggunakan kerja paksa Muslim Uighur yang ditahan.

Hua mengatakan bahwa politisi AS telah mengarang cerita tentang hal tersebut, seraya mengatakan bahwa apa yang dilakukan AS telah merusak prinsip-prinsip pasar dan berindikasi merampas sumber penghasilan orang.

Reuters menulis, Badan Perlindungan Cukai dan Perbatasan AS (CBP) pada Rabu (2/12) menyebut bahwa ‘penahanan perizinan’ akan melarang impor kapas dan produk kapas yang diproduksi oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), salah satu produsen terbesar China.


September lalu CBP sempat mempertimbangkan larangan impor yang lebih luas lagi terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Namun, setelah terjadi selisih pendapat dengan pemerintah, CBP memutuskan larangan yang lebih spesifik, termasuk dua produsen kecil kapas dan pakaian.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kenneth Cuccinelli, yang menjadi pengawas CBP, mengatakan kepada media bahwa larangan impor kapas dari Xinjiang masih dikaji. Ia menyebut produk dengan label ‘Buatan China’ sebagai suatu peringatan.

“Produk kapas murah yang Anda beli untuk keluarga dan kawan pada masa saling memberi ini, jika berasal dari China, mungkin dibuat oleh tenaga kerja budak dalam pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan yang masih terjadi di dunia modern saat ini,” kata Cuccinelli.

Tindakan keras terbaru pemerintahan Donald Trump kali ini diprediksi akan semakin mempersulit Presiden AS mendatang, Joe Biden untuk meredakan tensi ketegangan antara Bejing-Washington.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya