Berita

Rocky Gerung/Net

Politik

Rocky Gerung: Kita Cemas Karena Pemerintah Tidak Siapkan Protokol Bernegara

KAMIS, 03 DESEMBER 2020 | 01:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Protokol kesehatan Covid-19 yang diterapkan dalam acara dialog nasional 100 ulama dan tokoh yang diselenggarakan oleh PA 212 dan Front Pembela Islam (FPI) cukup ketat dan lengkap.

Namun, lebih jauh daripada itu, ada protokol lain yang sedianya dihadirkan oleh pemerintah, yakni protokol bernegara.

Begitu kata pakar filosofi Universitas Indonesia, Rocky Gerung dalam acara "Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh", Rabu (2/12).


"Kita di sini lengkap dengan protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu, kita ingin ada protokol bernegara," ujar Rocky.

Rocky lantas menyesalkan protokol dalam bernegara itu justru tidak disiapkan oleh Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dalam mengelola negara.

"Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara," sesalnya.

Atas dasar itu, kata Rocky, dalam rangka memahami protokol bernegara sedianya belajar dari para guru yang mafhum dalam mengelola dan menjawab problematika kehidupan berbangsa.

"Kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refly Harun telah mengurai di bidang hukum. Ichsanuddin Noorsy juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi," tuturnya.

Menurutnya, itu lantaran protokol bernegara tidak disiapkan bahkan cenderung dilanggar sendiri oleh kepala negara dan membuat situasi saat ini penuh dengan kecemasan.

"Hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita sedang berada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara," tegasnya.

"Karena berbagai kebijakan bisa diuji diselundupkan melalui hukum, melalui kebijakan ekonomi yang tidak didasarkan pada dasar berfikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan," sambungnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya