Berita

Nelayan tradisional/Ist

Publika

Rakyatlah Pemenang Pilkada (Semestinya)

RABU, 02 DESEMBER 2020 | 21:46 WIB

MOMENTUM krusial dalam Pilkada akan segera berlangsung, yakni hari pencoblosan. Tahapan demi tahapan Pilkada terutama kampanye para calon pimpinan terlah berlangsung, janji demi janji telah banyak terucap memupuk harap bagi rakyat di republik ini.

Harapan mulia dari Pilkada salah satunya memastikan pemimpin yang terpilih adalah yang terbaik bagi rakyat, sehingga nantinya pemerintahan berjalan untuk memastikan rakyatnya hidup sejahtera.

Nelayan bisa melaut dengan leluasa, tanpa kebingungan soal bahan bakar ataupun perbekelan melaut lainnya. Kemudian sekembalinya ke darat dengan membawa hasil tangkapan, nelayan tidak kebingungan kemana ia menjualnya. Lebih dari itu, nelayan bisa berdaulat atas harga hasil tangkapannya atau paling tidak dibeli dengan harga yang pantas.


Begitulah kurang lebih imajiner ketika pemimpin yang dipilih nantinya adalah yang berpihak terhadap nelayan sebagai salah satu bagian terpenting di negeri ini, terlebih nelayan kecil tradisional yang jumlahnya sekitar 96% dari keseluruhan nelayan di mana 80% hasil tangkapannya menjadi pemenuh kebutuhan pangan dalam negri.

Jika menilik tujuan Pilkada tentu rakyatlah yang menjadi pemenangnya, semestinya Pilkada menghasilkan sebuah kepastian akan nasib rakyat dan arah pembangunan wilayah-wilayah di republik ini.

Akan tetapi tak ayal justru Pilkada menghasilkan kabar buruk bagi rakyat, janji yang menjadi harapan kadangkala digerus oleh waktu hingga pemimpin terpilih melupakannya. Sehingga kepercayaan rakat kepada pemimpinnya pun hilang, pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan.

Berangkat dari hal ini, rakyat harus memastikan pilihannya adalah yang terbaik baginya. Nelayan harus memilih calon pemimpin yang nantinya berpihak kepada kepentingan-kepentingan nelayan.

Tolok ukurnya adalah seberapa jauh calon pemimpin tersebut memahami seluk-beluk kenelayana dan seberapa siap dengan gagasan yang dikemukakannya. Janji yang terlalu tinggi jangan dijadikan jaminan, perlu lebih teliti mana yang rasional, mana yang hanya sekader mimpi semu.

Ya, kepentingan-kepentingan nelayan selama ini sedikit terpinggirkan, terlebih di wilayah-wilayah yang pemimpinnya kurang memahami kehidupan nelayan atau memang menutup mata.

Hal ini terlihat dari minimnya dukungan kepada nelayan dalam penyediaan bahan bakar, belum bisa memastikan hasil tangkapan nelayan dibeli dengan harga yang sesuai, ataupun tidak menghadirkan sarana penting lainnya seperti pelabuhan perikanan yang kita ketahui bersama berperan penting dalam menunjang aktivitas nelayan.

Masih ada waktu untuk nelayan memastikan pilihannya, dan alangkah baiknya pilihan nelayan adalah hasil rundingan bersama nelayan secara kelompok besar di wilayahnya. Sehingga menjadi nilai politik di kemudian hari, di mana pemimpin yang dipilih nantinya akan menjaga lumbung suara dari kelompok nelayan karena dinilai kompak dalam memilih.

Tentu harapannya agar suara-suara nelayan pasca Pilkada akan sama berharganya ketika Pilkada berlangsung. Hidup Nelayan Kecil Tradisonal Indonesi, Bersuara, Berdualat, Berjaya!

Hendra Wiguna
Pemerhati Nelayan

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya