Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta/Net
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12).
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta mengatakan, gerakan yang dipimpin oleh Benny Wenda itu perlu disikapi secara serius oleh pemerintah.
Kata Sukamta, perlu dengan pendekatan yang komprehensif dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut ini .
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," ujar Sukamta (2/12).
"Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," imbuh Sukamta.
Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wakil Ketua Fraksi PKS menyebut masih ada 4 akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
Diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan," tutur Sukamta.
"Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektar lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," sambungnya.
Atas dasar itu, anggota dewan asal Yogyakarta ini meminta Pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
Menurutnya, ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif.
Tujuannya agar rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, tetapi soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan," kata Sukamta.
"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada," imbuh dia.
