Berita

Prabowo Subianto dianjurkan tinggalkan koalisi dan menjadi pengawas jalannya pemerintahan/Net

Politik

Prabowo Subianto Harus Lakukan Evaluasi Dan Kemudian Hengkang

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 10:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usai penetapan tersangka Menteri KKP, Edhy Prabowo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ekspor benih lobster (benur), Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hingga kini masih belum muncul ke hadapan publik.

Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar di masyarakat. Apa alasan utama yang membuat Prabowo tak kunjung menampakkan dirinya?

Nah, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Prabowo belum berani tampil di hadapan publik lantaran takut menjadi perbincangan yang tidak menguntungkannya.


Terlebih, Menteri Pertahanan itu pada momentum Pilpres 2019 lalu paling keras bicara antikorupsi.

"Belum muncul karena bisa saja jika muncul akan jadi bulan-bulanan media dan publik. Karena apa yang dikampanyekan dulu di Pilpres mengenai orang dekat dan partainya. Dan jika muncul juga, arah angin masih tak menguntungkannya," analisis Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (1/12).

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, sudah seharusnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap diri dan kadernya.

"Harusnya melakukan evaluasi total bagi diri dan partainya. Edhy Prabowo terlalu berani, jorok, dan vulgar dalam memberikan proyek ke kader-kader partainya sendiri," tuturnya.

Bahkan bila perlu, selaku pucuk pimpinan partai Gerindra, Prabowo hengkang dari koalisi, karena Gerindra akan lebih baik jika tetap berada di luar pemerintahan.

"Lebih baik hengkang. Agar Gerindra ada di luar pemerintahan. Agar bersama-sama rakyat untuk mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan," demikian Ujang Komarudin.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya