Berita

Jokowi bersama Prabowo Subianto/Net

Politik

Di Mata Jokowi, Prabowo Sudah Kehilangan Daya Tawar Politik

SELASA, 01 DESEMBER 2020 | 09:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Imbas tertangkapnya Edhy Prabowo karena diduga menerima suap ekspor bibit lobster akan akan membuat Prabowo kehilangan daya tawar di kabinet Joko Widodo.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).

Dedi mengatakan Prabowo akan terpaksa menerima seluruh keputusan politik Presiden Joko Widodo, termasuk kehilangan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.


"Pilihan rotasi adalah yang paling tepat, dan Prabowo jelas kehilangan daya tawar, ia akan dikondisikan untuk menerima apapun keputusan Presiden," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).

Dalam pengamatan Dedi, Jokowi pasti akan mencari orang profesional untuk mengisi kursi KKP usai kader partai dicokok KPK.

Terkait apakah jatah kursi Gerindra di Kabinet berkurang, Dedi menilai Jokowi akan tetap memberi jatah 2 kursi menteri di Kabinet.

Meski demikian, Dedi memprediksi Gerindra tidak akan mendapatkan jatah kursi Menteri KKP.

"Kondisi ini pasti sulit bagi Presiden, ia berpotensi tidak menempatkan kembali kader Gerindra di kementerian yang sama, karena akan memicu potensi abuse of power," demikian kata Dedi.

Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno-Hatta bersama 16 orang lain yang diamankan dari beberapa tempat.

Usia menjalani pemeriksaan selama hampir 24 jam, KPK kemudian menetapkan 7 tersangka. Salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menteri KKP Edhy Prabowo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya