Berita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD/Repro

Politik

Minta Habib Rizieq Kooperatif, Mahfud MD: Kalau Merasa Sehat Tentu Tidak Keberatan Dipanggil Polisi

MINGGU, 29 NOVEMBER 2020 | 20:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habi Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak pasca terlibat kerumunan di beberapa tempat disesalkan pemerintah.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, tindakan Habib Rizieq tersebut sama saja membahayakan orang lain.

Oleh karenanya, ia pun meminta Habib Rizieq Shihab kooperatif memberikan keterangan yang diperlukan aparat penegak hukum berkenaan dengan penolakan telusur Covid-19.


"Dimohon kepada Habib Rizieq Shihab koopratif. Kalau merasa sehat, tentunya tidak keberatan memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring dari Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta, Minggu (29/11).

Menurutnya, penelusuran kontak erat perlu dilakukan lantran belakangan, Habib Rizieq diketahui melakukan kontak dengan pasein yang dinyatakan positif Covid-19.

"Bisa saja beliau sebagai tokoh yang selalu menjadi (terlibat) kerumunan bisa terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang banyak. Karena secara teknis kesehatan sangat membahayakan bagi penularan Covid-19," tegasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya