Berita

Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghantara/Net

Nusantara

Lalai Tak Laksanakan Perintah, Anies Copot Walikota Jakpus Dan Kadis Lingkungan Hidup

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 15:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghanthara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  Andono Warih karena dinilai lalai dan abai dengan tidak mematuhi arahan dan instruksi dari Gubernur terkait penegakan protokol kesehatan (prokes).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir, mengatakan, keduanya telah dicopot dari jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020. Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh.

“Pencopotan ini berdasar dari hasil audit inspektorat,” ujar Chaidir, Selasa sore (24/11).
Inspektorat sendiri dalam auditnya tidak hanya memeriksa Bayu dan Andono. Tetapi juga Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

Pemeriksaan oleh inspektorat sendiri berdasar dari instruksi gubernur kepada Plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah.

Arahan gubernur berisi 5 langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.  

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Linkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Gubernur Anies langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa terjadi kelalaian dalam melaksanakan perintah.

Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

Semua prosedur kepegawaian dan tata kelola pemerintahan dijalankan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)  11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

Warganet: Anies Memang Tidak Pernah Masuk Got, Tapi Dia Menghargai Orang Yang Bersihkan Got

Selasa, 08 Juni 2021 | 07:58

UPDATE

Tudingan PSK Ferdinand, Polisi Tak Bisa Bergerak Selama Anies-RK Tak Melaporkan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:34

Kasus Positif Covid-19 Tambah 7.465, Yang Aktif Naik Di Angka Dua Ribuan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:22

Di Dampingi Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Bangkalan Pentingnya 3 T Dan Pemakaian Masker

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:21

Novel Baswedan Dkk Diminta Berhenti Ganggu Kerja Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:15

Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:04

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Golkar Kota Bogor Bergerak Dengan Program Jumat Berbagi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:50

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksinasi Covid-19 Untuk Masyarakat Umum Taiwan Dimulai Juli 2021

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:47

Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:40

Covid Kembali Melonjak, Ketua Satgas IDI: Mari Kita Latih Lagi Self Lockdown

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:39

Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:32

Selengkapnya