Berita

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi/Net

Politik

Munas V PKS Menegaskan Sikap Oposisi Terhadap Pemerintahan Jokowi

SABTU, 28 NOVEMBER 2020 | 08:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap PKS sebagai oposisi pemerintah akan kembali ditegaskan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) ke V PKS dengan tema besar 'Bersama Melayani Rakyat'.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11).

"Kalau soal oposisi, ini adalah sebuah kebijakan yang sudah kami sepakati bahwa kami tetap dalam posisi sebagai oposisi," kata Habib Aboe.


"Kami tetap tidak berubah. Kira-kira bahasa kita begini 'burung nuri burung kenari, hidup berdua sebagai sahabat - PKS masih konsisten menjadi oposisi, oposisi dilakukan dengan bermartabat'," imbunnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyebutkan, oposisi bermartabat adalah dengan tetap mengawasi pemerintahan.

"Jika ada yang tidak bersama rakyat kita akan kritisi dan sampaikan perbaikan. Jika ada yang baik tentu kita bisa bersama," ujarnya.

Habib Aboe menambahkan, dalam program kerja nanti PKS akan membicarakan beberapa program kerja yang akan dibahas.

"Kita berharap suasananya lebih ringan alam bekerja tapi kita target bagaimana bisa kadernya yang jumlahnya jauh lebih banyak dan yang kedua kita bisa menang di semua elektoral," kata dia.

Munas V PKS juga akan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional dengan menghadirkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni dari daerah.

"Dari seluruh daerah akan kita munculkan kader kita. Kita juga akan tampilkan generasi muda untuk tampil di semua bidang, termasuk kepengurusan partai," sebut dia.

Puncak Munas V PKS akan berlangsung Ahad (29/11) dengan agenda arahan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufrie, sosialisasi kebijakan strategis partai, pengumuman dan pelantikan pengurus DPP PKS 2020-2025, dan pidato politik Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya