Prof. M. Din Syamsuddin/Net
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2014-2020, Prof. M. Din Syamsuddin menyampaikan alasan kenapa tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI periode 2020-2025.
"Bahwa saya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena saya tidak bersedia," kata Din menjawab pertanyaan wartawan mengapa dirinya tidak masuk dalam kepengurusan MUI yang baru, Jumat (27/11).
Jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, seandainya pun tim Formatur memasukkan namanya di pengurusan, dia memang tidak bersedia.
"Sebelum Munas MUI, saya sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 Nopember 2020 bahwa saya ingin berhenti dari keaktifan MUI," terang Din.
Salah satu alasannya adalah, dia merasa sudah terlalu lama terlibat di MUI, yaitu 25 tahun. Yaitu sejak 1995 sebagai sekretaris, 2000 sebagai sekretaris umum, 2005-2010 sebagai wakil ketua umum, 2010-2014 sebagai wakil ketua umum, 2014-2015 sebagai ketua umum, saat itu KH. Maruf Amin sebagai wakil ketua umum, kemudian 2015-2020 sebagai ketua Dewan Pertimbangan.
"Dalam kaitan ini saya meminta maaf kepada segenap anggota Wantim MUI yang mendukung agar saya tetap memimpin Wantim MUI," ucap Din.
Juga, lanjut Din, dia memutuskan untuk tidak menghadiri Munas X MUI dan mewakilkan kepada Wakil Ketua Wantim MUI Prof. KH. Didin Hafiduddin untuk memberi sambutan dan menjadi formatur.
"Sebenarnya ada alasan, yaitu saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi ketua Wantim MUI, dan pengurus MUI. Saya berhusnuzhon mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari," terangnya.
Terakhir, Din meyebutkan, bagi seorang pejuang khususnya pejuang Islam, perjuangan dan pengabdian untuk umat dan bangsa tidaklah terbatas dapat dilakukan hanya dalam satu lingkaran organisasi seperti MUI, tapi bisa dilakukan pada berbagai lingkaran keaktifan.
"Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa," tutupnya.
