Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Coreng Citra Pemerintah, Jokowi Mestinya Tidak Punya Alasan Lagi Percaya Pada Gerindra

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 09:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setelah Menteri KKP Edhy Prabowo menyandang status tersangka, Presiden Joko Widodo seharusnya segera melakukan perombakan kabinet.

Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mesti mengevaluasi para pembantunya dengan tidak mentolerir perilaku korup.

"Penting bagi Presiden melakukan evaluasi terkait kabinetnya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).


"Artinya, semestinya Presiden tidak punya alasan lagi untuk percaya baik itu kepada Edhy Prabowo maupun Gerindra," imbuhnya menambahkan.

Menurut Dedi, alasan kenapa Jokowi harus tidak lagi mempercayai pos Kementerian KKP kepada Partai Gerindra, karena kasus suap espor benur ini telah membuat citra pemerintahan Jokowi-Maruf buruk.

"Karena bagaimanapun Edhy Prabowo ini sebagai menteri Gerindra pertama yang tertangkap KPK dengan usia terpendek, artinya baru satu tahun lebih sudah melakukan hal-hal yang sangat tercela karena korupsi," tuturnya.

Namun di sisi lain, jika Jokowi tidak mempercayakan Gerindra lagi di kabinetnya, maka secara otomatis kedekatan antara Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Jokowi akan semakin merenggang.

"Nanti terjadi imbas bahwa ada relasi Prabowo-Jokowi renggang itu menurut saya masuk akal," pungkas Dedi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya