Setelah Menteri KKP Edhy Prabowo menyandang status tersangka, Presiden Joko Widodo seharusnya segera melakukan perombakan kabinet.
Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mesti mengevaluasi para pembantunya dengan tidak mentolerir perilaku korup.
"Penting bagi Presiden melakukan evaluasi terkait kabinetnya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/11).
"Artinya, semestinya Presiden tidak punya alasan lagi untuk percaya baik itu kepada Edhy Prabowo maupun Gerindra," imbuhnya menambahkan.
Menurut Dedi, alasan kenapa Jokowi harus tidak lagi mempercayai pos Kementerian KKP kepada Partai Gerindra, karena kasus suap espor benur ini telah membuat citra pemerintahan Jokowi-Maruf buruk.
"Karena bagaimanapun Edhy Prabowo ini sebagai menteri Gerindra pertama yang tertangkap KPK dengan usia terpendek, artinya baru satu tahun lebih sudah melakukan hal-hal yang sangat tercela karena korupsi," tuturnya.
Namun di sisi lain, jika Jokowi tidak mempercayakan Gerindra lagi di kabinetnya, maka secara otomatis kedekatan antara Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Jokowi akan semakin merenggang.
"Nanti terjadi imbas bahwa ada relasi Prabowo-Jokowi renggang itu menurut saya masuk akal," pungkas Dedi.
