Berita

Maruf Amin kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI/Net

Politik

Rais Aam PBNU Ditetapkan Jadi Ketum MUI 2020-2025, Maruf Amin: Alhamdulillah Tidak Alot

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 08:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan KH Maruf Amin.

Diikuti oleh penetapan Dr Amirsyah sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Buya Anwar Abbas.

Untuk jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI adalah Maruf Amin dengan 3 Wakil Ketua Umum Wantim MUI. Yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda.


Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat tertutup mufakat 17 tim formatur Munas X MUI. Musyawarah berjalan mulus tanpa hambatan.

“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Maruf Amin, Jumat (27/11).  

Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas X MUI menghasilkan sejumlah keputusan antara lain di bidang fatwa, Munas memutuskan empat fatwa soal haji dan satu fatwa soal human deploit cell.

Sementara itu untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta, merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.

Sementara 17 tim formatur dalam Munas X MUI adalah KH Maruf Amin (ketua umum), Anwar Abbas (sekjen), Didin Hafidhuddin (Wantim), Bambang Maryono (MUI Kepri), Khaeruddin Tahmid (MUI Lampung), Rahmat Syafei (MUI Jawa Barat), Maman Supratman (MUI Bali).

Kemudian, Khairil Anwar (MUI Kalteng), Ryhamadi (MUI Sultra), Abdullah Latuapo (MUI Maluku), Masduki Baidhlowi (NU), Amirsyah Tambunan (Muhammadiyah), Buya Basri Barmanda (Perti), Amad Sodikun (Syarikat Islam), Jeje Zainuddin (Persatuan Islam), Amany Lubis (perguruan tinggi), KH Abdul Gofar Rozin (pesantren).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya