Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Vaksin

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 | 05:18 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

KEKHAWATIRAN saya ternyata berlebihan.

"Sekarang ini vaksin sudah masuk," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal Luhut Panjaitan.

Yang dimaksud sekarang adalah hari Rabu (25/11) lalu. Yakni saat saya bertemu sang menko dalam Energi Disway Podcast di Jakarta. Yang dimaksud ''masuk'' adalah sudah tiba di Indonesia. Untuk selanjutnya diproses di Biofarma. Misalnya dimasukkan botol-botol kecil. Lalu dimasukkan kemasan.


"Yang dimaksud sekarang sudah masuk itu, hari ini sudah masuk?" tanya saya lagi.

"Sudah masuk," jawabnya.

Berarti di Indonesia, bulan depan, vaksinasi sudah bisa dimulai. Tahap pertama. Secara darurat. Kalau Itu terjadi Indonesia termasuk kelompok negara tercepat melakukan vaksinasi.

"Tinggal menunggu izin BPOM," ujar Luhut yang baru pulang dari Amerika Serikat itu. BPOM adalah badan yang mengeluarkan izin penggunaan obat atau makanan/minuman di Indonesia.

"Apakah BPOM harus menunggu izin dari badan kesehatan dunia WHO?" tanya saya lagi. Begitulah asumsi saya selama ini.

"Oh, tidak," kata Luhut. "Sama sekali tidak perlu menunggu izin WHO," tambahnya.

Namun, kata Luhut, BPOM harus menunggu laporan hasil uji coba tahap tiga. Yang sudah selesai dilakukan di Bandung itu.

"Sejauh ini tidak terlihat muncul masalah. Bagus sekali. Tapi bapak Presiden minta harus hati-hati, tidak boleh grusa-grusu," ujar Luhut.

Saya pun menyinggung bahwa Amerika akhirnya juga berhasil membuat vaksin Covid-19 yang keampuhannya mencapai 95 persen. Pengumuman itu diberitakan tepat ketika menko lagi berada di Amerika.

"Benar sekali," kata Luhut. Ia pun mengatakan langsung menjajaki kerja sama dengan Amerika. "Ketika soal itu saya kemukakan kepada Presiden Donald Trump saya diminta langsung menghadap Wapres Mike Pence," ujar Luhut.

Wapres Pence adalah penanggung jawab urusan pandemi di Amerika. Luhut pun diatur untuk bisa menghadap Pence. Lalu menemui pula menteri kesehatan. "Selama tiga hari di Washington DC saya empat kali ke Gedung Putih," ujar Luhut.

Tidak kah ada masalah dengan kerja sama yang sudah ada dengan Tiongkok?

"Tidak ada masalah," katanya. "Dari mana pun kita terima. Kasarnya, dari bulan pun, kalau ada, kita terima," ujar Luhut.

Akhirnya, katanya, yang menentukan adalah kualitas, harga, dan kecepatan. Kalau pun harus kerja sama dengan Amerika nanti Luhut minta tetap ada kerja sama dengan Biofarma Bandung.

"Biofarma itu sudah berpengalaman 125 tahun. Itu saya jelaskan di Amerika," katanya.

Kerja sama dengan Tiongkok pun, kata Luhut, tidak hanya dengan Sinovac. Hanya saja untuk yang satunya itu harus lewat Uni Emirat Arab. Itu karena uji coba tahap tiganya dilakukan di UEA.

Saya pun ikut optimistis pertengahan tahun depan kita sudah bisa mulai bergerak. Semoga. Ekonomi ini sudah tersandera pandemi selama 9 bulan.

Saya pun coba bertanya kepada siapa saja yang saya temui. Satu-dua orang ternyata mengatakan tidak berani divaksinasi. Takut tidak aman.

"Saya tidak mau," ujar seorang wanita sukses di Jakarta. Ia pengusaha besar, kelas Rp 60 triliun. Suaminyi juga ikut tidak berani.

Tapi sebagian besar lainnya mengatakan berani. "Saya berani," ujar Letjen Doni Monardo, ketua BNPB saat saya tanya tadi malam. Saya memang bertemu sang ketua di kantornya Jalan Pramuka Jakarta.

Ia terlihat sudah menyatu dengan kantor itu. Tiga bulan pertama Doni tidak pulang. Tidur di kantor itu. Sekarang pun hanya akhir pekan bisa pulang.

"Itu tempat tidur saya," ujarnya. Yakni di sebelah ruang kerja. Dibatasi kaca. Kursi di ruang kerja itu diatur berjauhan. Demikian juga kursi di meja rapat. "Kantor ini harus menjadi contoh," katanya.

"Sebenarnya saya mendaftar untuk dijadikan relawan uji coba tahap tiga," ujar Doni. "Tapi saya tidak memenuhi syarat. Saya kan tinggal di Jakarta," katanya.

Tentu saya sendiri juga siap menjalani vaksinasi. Kalau pun hari ini vaksin itu tersedia hari ini pun saya mau disuntik.

Maka saya tanyakan juga tentang vaksin untuk orang umum seperti saya. Apakah kami-kami ini bisa membeli vaksin secara komersial.

"Bisa. Nanti diatur. Hanya saja semuanya harus lewat Biofarma," ujar Luhut. Maksudnya: Biofarma akan menunjuk partner untuk menjadi penyalur vaksin itu.

"Semua harus lewat Biofarma, agar harga bisa terkontrol. Kalau tidak, bisa melambung," ujar Luhut.

Dengan vaksin yang efektivitasnya 95 persen mestinya bisa mengatasi keadaan. Katakanlah dari 100 juta orang yang divaksin kan hanya 5 juta yang tidak muncul kekebalan mereka.

Sudah sangat bagus.

Sementara ini memang baru vaksin itu harapan terakhir untuk mengatasi pandemi secara total. Apalagi kalau semua orang sehat mau divaksinasi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya