Penangkapan Edhy Prabowo seharusnya tidak dikaitkan langsung dengan Prabowo Subianto/Net
Penetapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020, memicu sejumlah spekulasi.
Khususnya terkait dengan posisi sang Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Mulai dari meminta Prabowo mundur dari jabatan Menteri Pertahanan hingga berasumsi bahwa ambisi Prabowo untuk mengikuti Pilpres 2024 sudah tertutup.
Dalam pandangan pengamat politik dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN), Tamil Selvan, tudingan yang ditujukan kepada Prabowo Subianto terlalu tendensius dan tidak berdasar.
Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan, korupsi merupakan persoalan mental pejabat publik dan tidak dapat dikaitkan secara integritas kepada orang lain.
"Saya lihat banyak tudingan tendensius kepada Prabowo pascapenangkapan Edhy Prabowo. Korupsi itu adalah masalah mental seseorang, secara citra ini tidak bisa dikaitkan dengan integritas aktor politik lain. Kita harus fair, apakah ketika kader PDIP korupsi, lantas kredibilitas Pak Jokowi ikut turun? Tidak boleh begitu cara berpikir kita," kata Kang Tamil kepada awak media, Kamis (26/11).
Ditambahkan Kang Tamil, sebagai partai yang baru pertama kali masuk dalam pemerintahan, tentu penangkapan Edhy Prabowo menggerus citra Partai Gerindra.
Namun dia berpendapat bahwa dalam dinamika berpolitik, hal itu adalah proses pendewasaan sebuah partai politik.
"Kalau penangkapan Edhy Prabowo menggerus citra Gerindra, tentu iya. Namun ini dinamika pendewasaan politik dan menjadi pembelajaran bagi partai politik untuk bisa lebih jeli dalam memilih kader-kader yang berintegritas," lanjut Kang Tamil, dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan ada yang salah dengan sistem pemerintah Indonesia. Sehingga korupsi bukan lagi menjadi masalah integritas, namun sudah menjadi sistem yang menjebak.
"Korupsi ini bukan hanya soal integritas. Saya lihat ada sebuah sistem yang tanpa sadar menjerumuskan para pejabat publik. Saya yakin jika dicari kekhilafannya, tidak satupun pejabat publik yang lolos dari jerat KPK. Namun dalam hal penangkapan tentu ada mekanisme hukum terkait adanya alat bukti, dan juga tidak terlepas dari kepentingan politik," tutup Kang Tamil.
