Senator Jakarta: Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Tidak Tepat Dan Terlalu Berisiko

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memberikan kewenangan penuh izin pembelajaran sekolah tatap muka Januari 2021 kepada pemerintah daerah harus dicermati oleh semua kepala daerah.

Pasalnya, pembelajaran tatap muka tidak wajib diberlakukan, terlebih di daerah yang masih ada risiko penularan Covid-19.

“Kepala daerah harus lebih cermat. Selama 3T, penerapan 3M belum diterpakan maksimal, ditambah infrastruktur penerapan protokol kesehatan di sekolah belum sempurna, lebih baik pembelajaran tatap muka jangan dilakukan dulu," kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (24/11).

Secara umum, kata dia, penanggulangan Covid-19 di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengendalikan laju penyebaran virus. Selain itu, positivity rate atau tingkat penularan di Indonesia masih cukup tinggi.

Hal lain yang perlu dicermati kepala daerah soal pembelajaran tatap muka yakni mencermati prakondisi di seluruh Indonesia sepanjang Desember 2020. Terlebih pada Desember 2020, ada dua even utama yang berpotensi melahirkan kerumunan, yaitu kampanye dan pemungutan suara Pilkada di 270 daerah dan libur akhir tahun.

“Jadi sebenarnya pemilihan bulan Januari 2021 untuk kembali membuka sekolah tidak sepenuhnya tepat, mengingat pada Desember 2020 ada dua even besar di negeri ini yaitu pilkada dan libur akhir tahun," tutupnya.