Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Net

Politik

Dedi Kurnia: Peringatan Panglima TNI Soal Arab Spring Berlebihan

MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai lambat laju berpikirnya untuk merespon gerakan sosial politik melalui media sosial.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, merespon pernyataan Panglima TNI Hadi yang menyebut Indonesia akan menjadi Arab Spring.

"Pernyataan Panglima bisa dipahami dua hal. Pertama, Panglima terlalu lambat merespon media sosial, gerakan sosial politik melalui media sosial sudah berlangsung lama di banyak negara, menyadari imbas itu hari ini menandai lambatnya laju berpikir Panglima," ujar Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/11).


Kedua sambung Dedi, kekhawatiran Marsekal Hadi atas Indonesia akan menjadi Arab Spring dinilai terlalu berlebihan.

"Terlalu berlebihan, kita berbeda dari dua sisi, sosiologi demokrasi dan geopolitik. Menyandingkan iklim politik Indonesia dengan negara-negara Arab terlalu jauh," pungkas Dedi.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai, media sosial bisa jadi alat propaganda seperti fenomena Arab Spring. Sehingga, masyarakat harus berhati-hati dalam mencerna informasi dari medsos.

"Media sosial yang lahir karena adanya dunia maya, seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain ternyata dapat pula dijadikan sebagai alat komunikasi politik," kata Marsekal Hadi, dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Peringatan itu, kata Marsekal Hadi, perlu disampaikan karena media sosial menjadi alat yang mudah dan berjangkauan luas untuk melakukan berbagai gerakan sosial politik di berbagai negara.

"Salah satu contoh peran dunia maya sebagai media gerakan sosial politik adalah fenomena Arab Spring yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara satu dekade yang lalu," sambungnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya