Berita

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto/Net

Politik

Dedi Kurnia: Peringatan Panglima TNI Soal Arab Spring Berlebihan

MINGGU, 22 NOVEMBER 2020 | 19:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai lambat laju berpikirnya untuk merespon gerakan sosial politik melalui media sosial.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, merespon pernyataan Panglima TNI Hadi yang menyebut Indonesia akan menjadi Arab Spring.

"Pernyataan Panglima bisa dipahami dua hal. Pertama, Panglima terlalu lambat merespon media sosial, gerakan sosial politik melalui media sosial sudah berlangsung lama di banyak negara, menyadari imbas itu hari ini menandai lambatnya laju berpikir Panglima," ujar Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/11).


Kedua sambung Dedi, kekhawatiran Marsekal Hadi atas Indonesia akan menjadi Arab Spring dinilai terlalu berlebihan.

"Terlalu berlebihan, kita berbeda dari dua sisi, sosiologi demokrasi dan geopolitik. Menyandingkan iklim politik Indonesia dengan negara-negara Arab terlalu jauh," pungkas Dedi.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai, media sosial bisa jadi alat propaganda seperti fenomena Arab Spring. Sehingga, masyarakat harus berhati-hati dalam mencerna informasi dari medsos.

"Media sosial yang lahir karena adanya dunia maya, seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain ternyata dapat pula dijadikan sebagai alat komunikasi politik," kata Marsekal Hadi, dalam keterangannya, Minggu (22/11).

Peringatan itu, kata Marsekal Hadi, perlu disampaikan karena media sosial menjadi alat yang mudah dan berjangkauan luas untuk melakukan berbagai gerakan sosial politik di berbagai negara.

"Salah satu contoh peran dunia maya sebagai media gerakan sosial politik adalah fenomena Arab Spring yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara satu dekade yang lalu," sambungnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya