Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab/Net
TAMPAKNYA kelompok buzzer dan influencer ekstrem antipati Islam berbalut anti HRS dan FPI-nya mesti menelan pil pahit akibat blunder salah olah salah langkah juga salah tingkah, meskipun mereka ada di kelompok penguasa kekuasaan tapi seperti ungkapan "kebencian kadang mengundang kebodohan" sangat terasa terbukti dalam konteks ‘Habib Rizieq and his effect’.
Bayangkan saja upaya hambatan oleh kelompok ini atas kepulangan sang habib yang sudah terbuka terang benderang hingga aroma politisasi pelanggaran PSBB acara maulid dan pernikahan anaknya di kediaman.
Gubernur Anies pun tak lepas dimintai klarifikasinya meski dinilai pakar hukum tak lazim, dengan jiwa besar seorang pemimpin telah memberikan jawabannya. Sikap ini hebat dan luar biasa.
Teranyar namun pastinya bukan yang terakhir, adanya pemanfaatan jalur TNI untuk memancing kemarahan umat atau pengikut Habib dengan pengerahan anggota TNI menurunkan banner yang bergambar HRS. Alih-alih merusak citra Habib Rizieq dan FPI, malah sindiran bahkan menyesali sikap TNI dan Pangdam Jaya merebak di berbagai medsos.
Peristiwa demi peristiwa sejak kepulangan sang Habib menunjukan betapa terasa jauhnya karakter Pancasila dalam kepemimpinan kekuasaan menangani bukan hanya pada strata politik dan ekonomi saja tetapi juga hukum yang kehilangan makna serta arah jelas keadilannya.
Pemerintah terkesan tidak menempatkan alat dan hukum negara secara elegan dalam setiap menghadapi apa yang mereka nilai sebagai kaum oposisi. Penguasa kelas nasional jadi terkesan berperilaku lokal yang tak beretika ketika hendak memperlihatkan kekuatan kekuasaannya.
Yang terjadi malah kontra simpatik dimata banyak publik, ada kesan kalang kabut, panik, grasa grusu dan bahkan kadang terlihat tak terkoordinasi dengan baik didalam internal sendiri. Ibarat hendak menangkap tikus dengan membakar rumah. Ujungnya gusar sendiri.
Seyogianya elite pemerintahan harus lebih tinggi memperlihatakan kemampuannya menjaga kehormatan dan martabat negara ketimbang pihak yang dipandang oposisi itu.
Penghentian pemakaian moralitas rendah para buzzer dan influenzer kiranya salah satu langkah penting yang mesti dilakukan pemerintah. Tak ada nilai-nilai berharga sama sekali berkonfrontatif menyebar hasutan kebencian dengan cara seperti itu. Citra pemerintah selaku penguasa negeri malah semakin menjadi rusak oleh mereka.
Situasi akhir-akhir ini kiranya dapat menjadi pembelajaran pahit bahwa semakin berupaya menghentikan suara keadilan dan kebenaran berbagai pihak termasuk HRS, yang hadir malah kekeliruan ekses tindakan dan ironisnya justru ditunjukan secara alamiah dimana nilai kebesaran HRS menjadi semakin naik, sementara kredibilitas negara menurun tanpa disadari.
Pemerintah masih berpeluang besar untuk membangun rekonsiliasi, tapi itu hanya bisa terjadi bila memiliki jiwa besar, pemikiran besar dan hasrat besar berdamai dengan kekuasaannya dan bukan semata arogansi memakainya saja.
Adian Radiatus
Pemerhati sosial dan politik
