Komisi VI DPR: MotoGP Mandalika Terancam Batal Bila ITDC Tidak Serius

Indonesia diharapkan tetap menjadi penyelenggara MotoGP 2021 meski dalam kalender yang dirilis masuk sebagai cadangan (reserve date).

Posisi Sikruit Mandalika yang ditempatkan sebagai cadangan ini pun patut menjadi perhatian Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pihak penyelenggara untuk segera merampungkan pembangunan sirkuit dan sarana pendukungnya.

"Persiapan penyelenggaraan MotoGP bukan hanya pembangunan sirkuitnya saja, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti sarana transportasi, akomodasi, hotel dan lain-lain. Sampai saat ini realisasi investasi juga belum tampak," kata anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Hal tersebut menjadi persoalan serius lantaran bila gelaran MotoGP di Mandalika gagal, akan berdampak pada kerugian ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

Sebab dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai BUMN yang membawahi MGPA harus membayar licence fee kepada Dorna Sport sebesar 9 juta euro per seri.

Jika kontrak yang ditandatangani 10 seri, jelasnya, maka investasi yang dikeluarkan paling tidak 90 juta euro. Belum lagi investasi lain dalam bentuk infrastruktur.

“Dari awal, saya selalu ingatkan pentingnya membuat plan B, tetapi hal ini selalu dijawab dengan tidak memuaskan oleh pihak ITDC. Dengan Sirkuit Mandalika hanya masuk daftar cadangan, hal ini menunjukkan ITDC sejak awal tidak serius mempersiapkan ajang ini," tutup politisi PAN ini.