Berita

Dari kiri ke kanan: Ridwan Kamil, Anies Baswedan/Net

Politik

Pemanggilan Anies Munculkan Kesan Pemerintah Pusat Lepas Tanggung Jawab

JUMAT, 20 NOVEMBER 2020 | 10:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemanggilan sekaligus pemeriksaan Polisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil (RK), terus menuai kritik.

Salah seorang yang juga menyampaikan kritikannya kepada pemerintah pusat adalah Aktivis Bandung Intiative, Gde Siriana Yusuf.

Pasalnya, dia melihat pemanggilan Anies dan RK menunjukkan kesan pemerintah pusat lepas tanggung jawab dari persoalan penegakkan protokol kesehatan Covid-19 di beberapa acara yang terkait Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

"Saya lihat pemanggilan Gubernur Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, ada kesan pemerintah pusat ingin mengalihkan tanggung jawab atas pandemi Covid yang masih belum terkendali ini ke pemda-pemda sepenuhnya," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Komite Politik dan Pemerinahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengutip UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan untuk memperkuat penilaiannya terhadap pemerintah pusat yang lepas tanggung jawab.

"Seakan-akan Pemda yang gagal. Padahal pasal 5 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan disebutkan tanggung jawab penuh di Pusat. Posisi Pemda 'dilibatkan' oleh pusat," ucapnya.

Oleh karena itu, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) ini memandang seharusnya pemerintah pusat tidak melibatkan kepolisian untuk meminta klarifikasi kepala daerah untuk mengetahui persoalan pelanggaran protokol Covid-19 dari sejumlah acara terkait Habib Rizieq Shihab.

"Jika merasa tanggung jawab di pundaknya, pemerintah pusat bisa minta klarifikasi pemda-pemda dalam rapat koordinasi dengan gugus tugas, tak perlu pertontonkan pemanggilan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil kepada publik," ungkap Gde Siriana.

"Toh selama ini pemda-pemda pun tidak komplain terbuka atas inkonsistensi Pusat. Jika boleh milih, pemda-pemda pun lebih suka Pilkada ditunda," pungkasnya.

Populer

Hampir 2 Bulan Kosong, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Disarankan Segera Tunjuk Pangkostrad Baru

Kamis, 13 Januari 2022 | 01:58

Viral Sesajen Gunung Semeru Ditendang dan Dibuang, Anak Gus Dur Meradang

Minggu, 09 Januari 2022 | 10:54

The Jerusalem Post: Prabowo Subianto Tokoh Utama di Balik Upaya Normalisasi Hubungan Israel-Indonesia

Rabu, 12 Januari 2022 | 13:28

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Laporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK

Senin, 10 Januari 2022 | 12:28

Jerry Massie: Memang Saham 100 M Kaesang Tidak Masuk Akal, Usahanya Saja Banyak yang Gagal

Selasa, 11 Januari 2022 | 16:38

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

UPDATE

Angka Kelahiran China Anjlok Lagi, Terendah Sejak Tercatat

Senin, 17 Januari 2022 | 14:33

Aktif Dukung Literasi Zakat, Uhamka Raih Penghargaan Baznas Award 2022

Senin, 17 Januari 2022 | 14:26

Demi Pemenuhan Rumah Rakyat, Penambahan Modal Bank BTN Urgent

Senin, 17 Januari 2022 | 14:26

Video Gus Arya Tantang Keberadaan Allah Didalami Polri

Senin, 17 Januari 2022 | 14:24

Sikapi Skandal Mafia Batubara, Komisi VII Bakal Panggil Tan Paulin

Senin, 17 Januari 2022 | 14:21

Khawatir Ketegangan China-Taiwan Meningkat, Jepang Perkuat Pertahanan di Pulau-pulau Barat Daya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:09

Dugaan Suap Bandar Narkoba, Polri: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung Tinggi

Senin, 17 Januari 2022 | 14:07

Meski Tahu Robin Pattuju Orang KPK, Azis Syamsuddin Tetap Kasih Uang Rp 210 Juta

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51

Ketua Komisi II DPR: Pekan Depan Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu 2024

Senin, 17 Januari 2022 | 13:44

Vaksin Booster, PPI Minta Pemerintah Taati Azaz Pancasila

Senin, 17 Januari 2022 | 13:44

Selengkapnya