Anggota Komisi II DPR Guspadi Gaus/Net
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan adanya sanksi pemberhentian yang tertuang dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 78 bagi kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan.
Sanksi itu diingatkan dalam Surat Instruksi Mendagri No. 6/2020 yang diberikan kepada seluruh kepala daerah.
Menanggapi permasahan tersebut, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan instruksi Tito tersebut terkait penegakan protokol kesehatan. Sebab kepala daerah harus sejalan dan mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.
Instruksi yang dikeluarkan Mendagri tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Mendagri saat rapat terbatas awal pekan ini. Jokowi memang meminta Mendagri Tito untuk memberikan teguran kepada kepala daerah yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.
"Jadi hal yang wajar jika Mendagri dalam kapasitasnya sebagai pembina kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota memberikan instruksi untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar secara disiplin dan konsisten menegakkan kepatuhan protokol kesehatan demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (20/11).
Namun, politisi PAN ini menjelaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan tanggal 18 November 2020 itu tidak bisa serta merta secara langsung dapat memberhentikan atau "mencopot" kepala daerah. Kepala daerah bukan dipilih oleh Presiden atau Mendagri, melainkan dipilih lansung oleh rakyat melalui pilkada.
"Urusan pemberhentian kepala daerah bukan perkara yang sederhana. Sebab sudah ada mekanisme dan undang-undang yang mengatur hal tersebut," ujar Guspardi.
Pemberhentian kepala daerah tidak diatur oleh instruksi menteri. Proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah mengacu kepada UU Pemerintahan Daerah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam diktum keempat Instruksi Mendagri tersebut.
"Substansi dari Instruksi Mendagri tersebut adalah meminta kepala daerah di wilayahnya masing-masing agar secara sungguh-sungguh menjalankan tugas mengawal penegakan protokol kesehatan dan menjadikan penanganan dan pengendalian penyebaran Covid- 19 sebagai prioritas utama dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat," demikian Legilastor dari Sumbar II itu.
