Berita

Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman/Net

Publika

Siapa Yang Diancam Panglima TNI?

KAMIS, 19 NOVEMBER 2020 | 09:55 WIB

TUGAS TNI itu sangat berat yaitu menegakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, dan menyelamatkan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Karena beratnya tugas, diperlukan kualitas SDM yang memadai, yaitu jiwa yang handal, profesional dan kesehatan yang prima.

Ukuran kualitas jiwa prajurit Pancasila yang diharapkan adalah prajurit pembela kejujuran kebenaran dan keadilan. Prajurit yang setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.


Prajurit TNI yang tidak merugikan rakyat, tidak menyakiti hati rakyat, dan peduli mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Sehingga benar-benar dicintai rakyat.

Tugas TNI dan tugas umat Islam sebagai mayoritas, adalah sama menegakkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 dan menyelamatkan bangsa dari segala bentuk ancaman.

Tujuan umat Islam pada umumnya termasuk ormas-ormas pendukung HRS adalah mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Pancasila dan UUD yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945.

Sangat diyakini umat Islam dan termasuk pendukung HRS bukanlah mendirikan negara berdasarkan Islam, tetapi ingin menegakkan Pancasila dan UUD 45, itu sudah dibuktikan oleh tokoh bangsa beragama Islam, dengan penuh toleransi dan rasa persatuan ketika bersepakat menetapkan butir Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jadi, tidaklah mungkin Panglima TNI mengancam kalangan Islam termasuk ormas pendukung HRS, karena jiwa untuk mendukung tugas adalah sama, yaitu menegakkan Pancasila, menegakkan kejujuran kebenaran dan keadilan.

Analisis di atas mungkin salah, bila jiwa Pancasila dalam tubuh prajurit TNI sudah dirubah dengan jiwa Trisila dan Ekasila.

Jadi siapa perusak persatuan dan kesatuan NKRI yang dibungkus kegiatan politik yang diancaman Panglima TNI itu.

Untuk merusak persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan strategi adu domba, dengan strategi penegakan hukum yang tidak adil, dengan strategi memiskinkan rakyat.

Strategi adu domba bisa dilakukan oleh penjajah Belanda, sekarang kita masih dijajah di bidang ekonomi dan politik.

Pertanyaannya, siapa penjajah bidang ekonomi dan politik saat ini?

Silahkan jawab.

Kondisi penegakan hukum tidak adil, tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Kami percaya karakter aparat hukum baik-baik, pertanyaannya siapa yang mengendalikan oknum aparat hukum tersebut?

Siapa perusuh perusak persatuan dan kesatuan berbungkus politik identitas.

Berbungkus politik revolusi mental, belakang ini diketahui revolusi mental dimaksud adalah revolusi mental Trisila dan Ekasila, bukan revolusi mental Pancasila.

Jadi kelompok pemecah persatuan dan kesatuan, patut diduga adalah sebagai berikut:

Mereka yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Mereka yang menjajah Indonesia di bidang ekonomi dan politik. Mereka yang mengendalikan oknum aparat hukum, sehingga berlaku tidak adil. Artinya mereka yang kerjaannya menyengsarakan rakyat?

Dari fakta di atas. Perusak persatuan dan kesatuan itu adalah kekuatan yang beridentitas neokomunisme, seperti juga disampaikan oleh Menlu USA Pompeo, dalam pertemuan dengan Anshor bahayanya PKC, dimana PKI berhubungan dengan PKC sudah beberapa kali berkhianat di Indonesia. Ini catatan sejarah.

Kepemimpinan dengan seni mengancam adalah seni kepemimpinan yang tidak baik, tidak sesuai jiwa Pancasila, tidak sesuai dengan jiwa sapta marga, sumpah prajurit, dan delapan wajib TNI.

Panglima TNI seharusnya mampu menyelenggarakan dialog, diskusi dan debat serta mengajak rakyat dari berbagai kalangan termasuk HRS dan tokoh  bangsa yang kritis, untuk bersinergi menyelesaikan permasalah bangsa, bukan cara ancam-mengancam.

Ingat, tentara lahir dari rakyat, harus dekat di hati rakyat, itulah pertahanan yang sesungguhnya.

Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman
Perwakilan Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya