Berita

Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono/Net

Politik

Kerumunan Habib Rizieq, Pandu Riono: Bukan Kesalahan Aparat, Tapi Pemerintah Pusat Gagal Mencegah

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 22:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kerumunan yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab seharusnya bisa dicegah.

Ahli Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, gagalnya pencegahan itu menjadi pertanyaan soal keseriusan pemerintah tanggulangi pandemi Covid-19.

"Kalau dari awal ingin menanggulangi pandemi, itu bisa dicegah, bukan dibiarkan," ujar Pandu dalam acara ILC TVOne yang mengangkat tema "Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar", Selasa (17/11).


Jangankan mendapat pernyataan pencegahan kerumunan, kata Pandu, dia mengaku terkejut ketika Menko Polhukam, Mahfud MD malah mengizinkan pengikut Habib Rizieq menjempu di Bandara Soetta.

"Saya terkejud ketikan Pak Mahfud mengomentari silahkan (Habib Rizieq) dijemput asal tidak anarkis, itu kan izin (berkerumun)," katanya.

Selain di Bandara Soetta, keramaian juga terjadi saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.

Begitu juga kerumunan di Markaz Syariah milik Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Akibat dua kerumunan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudi Sufahriadi harus rela lepas jabatan.

Bagi Pandu, penindakan kepada aparat keamanan atas gagalnya pencegahan kerumunan adalah hal keliru. Menurutnya, kesalahan ada pada pihak yang gagal mencegah, bahkan mengizinkan adanya kerumunan.

"Karena tidak diantisipasi, kesalahanya bukan aparat, ini kesalahan pemerintah pusat," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya