Berita

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto/Net

Politik

Cecar Menkes Terawan, Komisi IX DPR: Kapan Vaksinasi Jalan?

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 13:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada ketidakkonsistenan yang diperlihatkan pemerintah dalam program vaksinasi massal. Menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, ketidakkonsistenan itu terlihat pada waktu pelaksanaan yang terus molor.

"Salah satu contoh kemarin Pak Luhut menyebut akan diadakan vaksinasi pada bulan November. Sekarang sudah di pertengahan November tetapi vaksinya belum ada,” ucap Saleh saat rapat bersama Menteri Kesahatan Terawan Agus Putranto membahas tentang penjelasan akses vaksin Covid-19, Selasa (17/11).

Hal itu makin terlihat tatkala pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyebut tidak ada penyuntikan vaksin di bulan November 2020.


Mundurnya pelaksanaan vaksinasi ini pun menimbulkan tanda tanya besar bagi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Di depan Menkes Terawan, ia pun mengungkapkan keraguan bahwa vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Vaksinasi digeser ke bulan Desember itu juga menjadi tanda tanya, apakah nanti pas bulan Desember ini sudah ada vaksinya?” tanyanya.

Keraguan tersebut beralasan lantaran sejauh ini, Saleh Daulay belum melihat ada vaksin yang sudah berhasil diproduksi dan bisa disuntikkan kepada masyarakat.

Ia pun menyinggung perihal kerja sama antara Sinovac dengan Bio Farma yang saat ini masih dalam uji klinis fase ketiga di mana hasilnya paling cepat bulan Maret 2021 mendatang.

“Kalau misalnya bulan Maret diketahui hasilnya, belum tentu juga bisa langsung diproduksi dalam jumlah besar seperti yang dipaparkan oleh kemernterian. Karena setahu saya, dari laporan pemerintah mungkin dilakukan vaksinasi itu kepada sekitar 160 juta rakyat Indonesia,” katanya.

“Kalau 160 juta rakyat Indonesia, berarti ada 320 juta vaksin yang harus diproduksi, nah berapa lama rproduksi itu? Berapa perusahaan yang akan bisa dikerjasamakan dengan Indonesia?” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya