Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jangan Hanya Anies, Jokowi Harus Tindak Kepala Daerah Yang Biarkan Pelanggaran Protokol Corona

SELASA, 17 NOVEMBER 2020 | 05:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo disarankan tidak tebang pilih dalam menindak Kepala Daerah yang diindikasikan tidak serius dalam menegakkan aturan protokol virus corona baru (Covid-19).

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Periskop data, Muhamad Yusuf Kosim merespons peringatan pemerintah pada Gubernur DKI Anies Baswedan, Selasa (17/11).

Menurut Yuko -sapaan akrabnya- Jokowi dan anak buahnya tidak boleh hanya terlihat tegas dalam menindak Anies Baswedan. Yang tak kalah penting, kata Yuko juga dipantau para kepala daerah yang di daerahnya sedang punya hajat Pilkada.


Jika pemerintah tidak tegas dengan aturan yang dibuat, yang muncul justru kesan politis dan sikap ketidakkonsistenan dari rezim pemerintahan Jokowi.

"Semua harus dituindak tanpa pandang bulu. Pilkada kan banyak mengatur kampanye, harus ketat juga, sehingga tidak muncul kok tegas di pemimpin tertentu  tapi tidak ke yang lain, dalam suasana covid kepala darah harus disiplin, dibantu kepolisian," demikian pendapat Yuko kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/11).

Yuko kemudian memprediksi, jika pemerintahan Jokowi tidak konsisten menegakkan aturan maka yang terjadi di masyarakat adalah pembangkangan.

Secara khusus, Yuko kemudian menekankan ketegasan menerapkan protokol Covid-19 terutama di daerah-daerah yang kerabat Presiden yang sedang ikut kontestasi Pilkada.

"Jadi tidak muncul Pemeirntah tebang pilih, Kontestasi yang melibatkan kerabat Pak Jokowi (kalau melanggar )harus ketat juga. Jangan hanya yang bukan golongan, sehingga yang timbul itu semua kontradiksi masyarakat tidak akan terjadi," demikian kata Dosen Unusia ini.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya