Berita

Gerakan Rakyat Anti Mafia (Geram) gelar aksi demontrasi di depan gedung Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara/Net

Nusantara

Aksi Geram Desak Kanwil DJP Jakarta Utara Bersihkan Praktik Pemerasan Oknum Pajak

SENIN, 16 NOVEMBER 2020 | 16:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Rakyat Anti Mafia (Geram) gelar aksi demontrasi di depan gedung Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Gedung Altira Business, terkait dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara, Senin (16/11).

Koordinator lapangan Geram, Sujianto mengatakan, pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang berfungsi untuk pembangunan jangka pendek dan panjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Akan tetapi sangat ironis kalau wajib pajak dimainkan oleh oknum perpajakan," tegas Sujianto dalam keterangannya.


Sujianto mengatakan, mereka turun jalan karena menduga berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat bahwa praktik dugaan oknum pajak melakukan pemerasan berawal dari bukti permulaan di DJP terhadap wajib pajak S dan N.

Kata Sujianto, perbuatan oknum tersebut tercatat pada bukti dugaan pemerasan terhadap PT Sari Indah di Kanwil DJP Jakarta Utara di mana juga ditemukan 88 nama WP lainnya yang diduga menjadi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, terjadilah indikasi pemerasan terhadap mereka dengan jumlah kisaran miliaran rupiah yang dipindah tangankan.

Untuk memperlancar dan melaksanakan kegiatan tersebut patut diduga menggunakan makelar kasus, yakni WNI keturunan India yang bernama TP dan JP yang beralamat di Sunter.

Dua orang yang berstatus ayah dan anak, menjadi penghubung semua warga keturunan India melalui oknum pajak. Sedangkan untuk warga keturunan Tionghoa, patut diduga menggunakan jasa H.

"Kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Mafia meminta kepada pihak Kanwil DJP Jakarta Utara untuk segera membersihkan para oknum-oknum pajak yang meresahkan masyarakat, demi menjaga citra institusi pajak," tegas Sujianto.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan untuk meninjaklanjuti dugaan tersebut, serta tangkap dan adili oknum pajak yang bermain mata," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya