Berita

Ilustrasi

Politik

Fraksi PKS Konsisten Perjuangkan RUU Yang Larang Minuman Beralkohol

SABTU, 14 NOVEMBER 2020 | 14:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu fraksi yang konsisten memperjuangkan RUU Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang telah diusulkan lintas fraksi di DPR RI.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, sikap konsisten PKS merupakan hasil kajian dan pertimbangan yang matang.

"Fraksi PKS memiliki pertimbangan matang mengusulkan regulasi yang mengatur lebih ketat dan tegas penjualan, peredaran, dan konsumsi minumal beralkohol di Indonesia baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11).


Secara filosofis, kata Jazuli, tujuan bernegara melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk di dalam tujuan tersebut mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.

Pun demikian secara yuridis, di mana berbagai peraturan perundang-undangan telah membatasi dan mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

Namun, kata dia, regulasi yang sudah ada masih belum kuat menegaskan politik hukum untuk membatasi peredaran minuman beralkohol yang realitasnya semakin bebas dijual dan dikonsumsi masyarakat bahkan remaja hingga anak-anak.

Adapun secara sosiologis, minuman beralkohol atau minuman keras lebih banyak membawa maudhorot, baik bagi kesehatan maupun dampak sosial seperti kejahatan atau kriminalitas.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, pada pembahasan pendahuluan di periode lalu prinsipnya semua Fraksi setuju ada pembatasan penjualan dan peredaran minuman beralkohol, yakni dijual di tempat terbatas dan untuk kalangan atau tujuan terbatas.

Tetapi, realitasnya masih marak ditemui miras bisa dibeli atau diperoleh bebas oleh remaja bahkan dibuat sendiri dari bahan berbahaya. Pun maraknya kriminalitas umumnya berangkat dari peneguk miras.

"Melalui RUU ini kita ingin mempertegas aturan tersebut lebih ketat, lebih jelas, lebih memiliki kepastian hukum mulai dari jenis, pembatasan, hingga sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran minuman beralkohol. Dan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kamtibmas," pungkas Jazuli.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya