Berita

Ilustrasi e-KTP/Net

Politik

Ragukan Data Pemilih KPU, Zudan Arif: Harusnya Koordinasi Dulu Dengan Dirjendukcapil

SABTU, 14 NOVEMBER 2020 | 01:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh meragukan klaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kerap berubah dalam waktu cepat.

Betapa tidak, pada Selasa (27/10) Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada Serentak 2020 yang belum merekam KTP elektronik (e-KTP).

Data itu berubah jadi 2,7 juta orang, pada Senin (2/11).


Terbaru, pada Kamis (12/11), Komisioner Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam KTP-el.

Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Merespons keterangan KPU, Zudan Arif mengaku meragukan data KPU. Sebabnya KPU tidak berkoordinasi sama sekali dengan Dirjen Dukcapil yang berwenang mengurusi data tersebut.

"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri,” ucap Zudan, Jumat (13/11).

Zudan mengingatkan, seharusnya KPU berkoordinasi terlebih dulu dan memadankan datanya dengan database di Dukcapil, sebelum merilis data tersebut.

Menurut Zudan, data yang dimiliki KPU harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Zudan memastikan Dinas Dukcapil di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP-el.

Dukcapil, dikatakan Zudan bahkan melakukan program Jebol atau jemput bola mendatangi masyarakat untuk merekam e-KTP di berbagai daerah.

Bahkan, para aparatur Dukcapil rela saat diminta bekerja saat hari libur. Padahal, kata Zudan, tak ada anggaran lembur bagi ASN Dukcapil.

"Ini karena memang jiwa kawan-kawan Dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif. Namun angkanya tak sampai 18 juta perekaman dalam 1 bulan. Jadi tidak logis bila ada data dari KPU ada jumlah penduduk yang belum merekam turun drastis dari angka 20 jutaan menjadi 1,7 jutaan," beber Dirjen Zudan.

Dijelaskan Zudan, jumlah penduduk yang akan direkam juga sudah tidak sebanyak itu.

Saat ini dari 196.394.976 jiwa penduduk wajib e-KTP, jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP adalah sebesar 192.468.599 jiwa atau 98 persen saja persentasenya.

Sisanya dua persen atau 3.926.377 penduduk yang belum merekam data e-KTP.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya