Forum Aliansi Sulteng Menggugat/Net
Aliansi Sulteng Menggugat menuntut transparansi dana bencana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan stakeholder terkait.
Aliansi tersebut terdiri dari kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis mahasiswa, serta para organisasi kepemudaan (OKP) di Sulawesi Tengah.
Tuntutan itu disampaikan dalam forum diskusi bertema "Mempertanyakan Transparansi Dana Bencana Sulawesi Tengah" di Warkop Kapeo, Kota Palu, Jumat (13/11).
Acara ini sengaja digelar sebagai bagian dari bentuk kepedulian atas masih banyak korban bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 lalu, yang belum mendapatkan haknya.
"Kami sudah fokus melakukan diskusi-diskusi dan turun lapangan (survei) untuk melihat nasib penyintas bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2018 lalu, namun masih meninggalkan luka dan kesedihan masyarakat," ujar Koordinator Aliansi Sulteng Menggugat, Alvian dalam keterangannya.
"Berdasarkan fakta di lapangan masih banyak korban yang belum mendapatkan apa yang harusnya didapatkan, seperti dana stimulan, misalnya. Pendistribusian bantuan juga ada yang tidak tepat sasaran dan belum seharusnya," imbuhnya menjelaskan.
Menurut Alvian, masih terdapat 33.982 kepala keluarga di Sulawesi Tengah yang belum memiliki hunian layak. Serta baru 19.183 KK yang mendapatkan hunian sementara dan total terdapat 172.172 jiwa masyarakat kita adalah pengungsi.
Kata dia, instruksi Presiden Joko Widodo sudah lama sampai 2 tahun, harusnya persoalan dan permasalahan itu sudah selesai.
"Jangan sampai anggaran dana bencana digunakan sebagai dana untuk kampanye atau dialokasikan untuk proyek non-bencana, seperti infrastruktur jalan. Seharusnya masyarakat sudah bisa tinggal di hunian tetap, sudah bukan lagi hunian sementara," katanya.
"Hari ini pemerintah Sulteng masih saja fokus pada kegiatan seremonial yang tidak penting," tegas Jasrin, salah satu anggota Aliansi Sulteng Menggugat menambahkan.
Menurut Jasrin, bencana yang terjadi pada tahun 2018 lalu, memang belum ada rilis resmi dari pemerintah Sulteng di bawah kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola mulai dari pemasukannya dari mana dan pengeluarannya untuk apa.
Terlebih Sekda Provinsi Hidayat Lamakarate dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulteng, Bartholomeus Tandigala ikut berkontestasi di Pilkada 2020.
"Seperti yang kami ketahui ada bantuan Rp 560 miliar dari BNPB, lalu pemerintah pusat Rp 1,9 triliun, dan Rp 235 miliar dari luar negeri. Kami tidak melihat perubahan yang signifikan baik dalam segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga apa atau instansi mana yang harus kita percaya untuk mendapatkan informasi," jelas Jasrin.
Sambungnya, juga belum ada informasi bantuan dana yang didistribusikan oleh pihak terkait di Provinsi Sulawesi Tengah.
"Kepastian informasi harus hadir dari pemerintah Sulawesi Tengah, agar tidak timbul kecurigaan publik. Atau isu anggaran itu memang benar digunakan untuk pilkada atau kampanye saat ini, atau untuk pembangunan jalan (infrastuktur) yang tidak ada hubunganya dengan bencana," ujarnya.
"Untuk itu harus jelas bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya sehingga kinerja pemerintah itu bisa diakui masyarakat. Kami menuntut transparansi atas nama masyarakat Sulteng," pungkasnya.
