Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito/Ist
Masyarakat diharapkan bersabar dan menunggu vaksin Covid-19. Sebab produksi vaksin membutuhkan waktu yang tak sedikit.
Selain itu, pemerintah juga memastikan terlebih dahulu bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat benar-benar terjamin keamanannya sehingga dibutuhkan penelitian dari para ilmuan dan ahli.
"Prinsip utama produksi vaksin sesuai arahan Presiden Joko Widodo, di antaranya memastikan pengadaan dan pelaksaanaan vaksinasi betul-betul aman dan efektif melalui kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan," ungkap Jurubicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).
Ditegaskan Wiku, pengembangan vaksin harus melalui beberapa tahap yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang akan menerima vaksin.
Dimulai dari tahapan eksplorasi, tahapan preklinis, pengembangan klinis fase 1 uji coba kepada sekelompok kecil orang, fase 2 diujicobakan pada karakteristik masyarakat tertentu, dan fase 3 diujicobakan kepada orang dengan jumlah banyak demi menjamin efektifitas dan keamanan.
Selanjutnya, tahapan review dan proses persetujuan, kemudian dilanjutkan manufaktur atau produksi secara massal dan terakhir kontrol kualitas atau evaluasi. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai regulator obat nasional memiliki kewenangan yang akan mengawal produksi obat maupun vaksin baik di dalam negeri dan dari luar negeri.
Menurut peraturan Badan POM 27/2020 tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat, bahwa emergency use authentication (EUA) dapat diberikan untuk vaksin Covid-19 dengan syarat digunakan dan didistribusikan secara terbatas dengan peninjauan rutin terus menerus.
"Di masa kedaruratan kesehatan masyarakat seperti saat ini, peran Badan POM sangat strategis untuk menjaga serta mengakselerasi proses pengembangan vaksin sampai pada tahap evaluasi, registrasi dan pengawasan dengan tetap mengawasi bermutu, aman dan efektif," ujarnya.
Di sisi lain, kedepannya pemerintah akan membuat dua skema vaksinasi bersubsidi dan mandiri. Pemerintah akan mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri, sehingga harga terjangkau dan dapat diakses masyarakat secara luas.
"Kami imbau, disamping vaksin, adaptasi perilaku bersih dan sehat seperti menerapkan protokol kesehatan yang diikuti olahraga yang cukup, makan makanan bergizi secara seimbang, serta tidak lupa menjaga kesehatan mental dengan meminimalisir sumber stess dengan cara beribadah," pesan Wiku.
