Berita

Walikota Bandung, Oded M Danial, menilai penerapan Ganjil Genap harus melalui kajian lebih dalam dulu/RMOLJabar

Nusantara

Ganjil Genap Dianggap Bisa Jadi Solusi Kemacetan, Begini Pandangan Walikota Bandung

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 10:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bagi sejumlah kalangan, penerapan ganjil-genap menjadi salah satu opsi yang diyakini mampu menjadi solusi mengatasi kemacetan di Kota Bandung.

Akan tetapi, Pemerintah Kota Bandung menilai hal tersebut memerlukan kajian mendalam.

Walikota Bandung, Oded M. Danial mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum berencana menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung. Pasalnya, menurut Oded, perlu ada sejumlah kajian mendalam sebelum aturan Ganjil Genap diberlakukan.


"Kita belum ada pembahasan lagi soal itu (Ganjil Genap) ya, perlu dikaji lagi," kata Oded di Balai Kota Bandung, Kamis (12/11).

Oded mengakui pernah melontarkan opsi penerapan Ganjil Genap di Kota Bandung. Namun, hingga saat ini penerapan aturan tersebut belum ada dalam rencana Kota Bandung, khususnya dalam waktu dekat.

"Dulu sempat Mang Oded mengatakan itu sama wakil dan sama Kasatlantas. Bahkan sama Dishuh, kita coba lihat seperti Jakarta, tapi sampai sekarang kita belum ke sana," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Oded mengungkapkan, penerapan Ganjil Genap pernah dilakukan saat dirinya masih menjabat Wakil Walikota Bandung. Oded menilai penerapan Ganjil Genap saat itu berjalan tidak efektif.

"Dulu pernah ada waktu Pak RK (Ridwan Kamil), waktu saya jadi wakil (walikota). Saya pikir tidak efektif di Bandung. Karena tidak efektif ya harus dikaji lagi," pungkasnya.‎

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya