Ariza Janji Segera Pelajari Laporan Warga Ke KPK Terkait Bansos DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Jaga Bansos menerima 1.550 laporan masyarakat terkait masalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) di daerah.

Adapun DKI Jakarta menempati sebagai provinsi yang paling banyak mendapat aduan yakni sebanyak 69 laporan, disusul Jawa Barat dengan 33 laporan, dan Jawa Timur dengan 12 Laporan.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempelajari laporan masyarakat yang masuk ke KPK terkait masalah penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Kan di DKI Bansos ada dua, satu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan satu lagi Pemprov DKI melalui Dinas Sosial dan Pasar Jaya. Kita akan lihat laporan di mana, siapa, apa, dan bagaimana," kata pria yang akrab disapa Ariza itu pada Senin (9/11).

Ariza turut menegaskan Pemprov DKI akan memperbaiki proses penyaluran Bansos. Baik dari pendataan penerima Bansos, isi paket Bansos, hingga penyaluran ke rumah penerima Bansos.

Keluhan yang paling banyak dilaporkan masyarakat, yakni tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar.

Selain itu, ada pula warga yang mengeluh jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, bantuan tidak dibagikan oleh aparat, bantuan berkualitas buruk.

Kemudian, mendapat bantuan lebih dari satu, penerima bantuan fiktif, serta penerima yang tak seharusnya menerima bantuan.