Menlu Filipina Minta Utusannya Di PBB Memilih Kandidat Asal China Sebagai Hakim Mahkamah Internasional

Menteri luar negeri Filipina Teodoro Locsin, telah memerintahkan misi negaranya di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memilih kandidat asal China untuk mengisi salah satu dari lima kursi di Mahkamah Internasional (ICJ) yang akan kosong tahun depan.

 â€œAnda diperintahkan untuk memberikan suara Filipina untuk kandidat China ke pengadilan internasional. Itu adalah satu-satunya instruksi Anda yang jelas,” kata Locsin di Twitter tanpa menjelaskan lebih lanjut, seperti dikutip dari Bangkok Post, Minggu (8/11).

Empat dari delapan kandidat yang memperebutkan lima posisi adalah hakim petahana yang masa jabatan sembilan tahunnya akan berakhir pada 5 Februari tahun depan. Salah satu dari empat kandidat adalah Hakim Cina Xue Hanqin, yang juga merupakan wakil presiden ICJ, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice) adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan. Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Hakim yang telah berakhir masa jabatannya berhak untuk dipilih kembali.

Sementara itu, sebuah dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 29 Juni 2020 menunjukkan Filipina menominasikan calon lain Hakim asal Jepang yakni Yuji Iwasawa tetapi tidak untuk Xue.

Mengenai hal itu, Kementerian luar negeri mengatakan Filipina dapat mendukung lebih dari satu kandidat pada pemilihan 11 November karena akan ada lima lowongan.

Sejak berkuasa pada tahun 2016, Presiden Rodrigo Duterte telah mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Beijing, meskipun Filipina, terutama militernya, telah menyembunyikan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap China atas apa yang dilihatnya sebagai gangguan ke wilayahnya, penindasan terhadap para nelayan, dan penolakan akses untuk sumber energinya.

Selama ini China mengatakan perairan yang disengketakan di Laut China Selatan adalah miliknya, dan tindakannya di sana sah.