Sosok Nizar Dahlan belakangan menjadi perbincangan hangat jelang gelaran Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Desember nanti.
Nizar yang mengaku anggota Majelis Pakar PPP, menyita perhatian saat melaporkan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi pada posisinya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Karir politik Nizar adalah pernah menjadi anggota DPR RI saat masih terdaftar sebagai kader Partai Bulan Bintang sebelum menyeberang ke PPP.
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, fenomena seseorang pindah partai atau diistilahkan politisi kutu loncat sebetulnya lumrah dan ada di semua partai politik.
"Sepanjang tidak mengganggu partai, politisi seperti itu (kutu loncat) sebenarnya sah-sah saja, namun jika merusak partai maka perlu ada perhatian khusus," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (9/11).
Soal Nizar Dahlan, bagi Ujang adalah fenomena yang perlu perhatian serius. Kemunculannya jelang Muktamar, bukan hanya mengganggu stabilitas internal. Tetapi, juga bisa merusak citra partai.
“Itu sangat merusak citra partai. PPP akan dipandang negatif di mata publik jika ada kadernya berurusan dengan hukum dan diumbar di publik,†jelasnya.
Ujang memperkirakan bahwa Nizar sedang mencari panggung dan perhatian untuk meningkatkan daya tawarnya. Namun, meningkatkan daya tawar dengan menjelekkan partai itu tentu bukanlah tindakan yang tepat.
“Sepertinya Nizar sedang cari perhatian dan ingin bargaining position di PPP,†pungkasnya.
