Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Harapan Palestina Kepada Joe Biden: Adil Terhadap Konflik Timur Tengah Dan Kembalikan Kedutaan Besar AS Ke Tel Aviv

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 05:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Palestina berharap hubungan Ramallah dan Washington bisa menjadi lebih kuat setelah selama ini runtuh di bawah pemerintahan Donald Trump.

Dalam ucapan selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya memperoleh suara AS, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta agar presiden daru Partai Demokrat itu bisa memperjuangkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Timur Tengah dan memperkuat hubungan Palestina - AS.

Selain Abbas, para pejabat Palestina memiliki harapan penuh kepada Biden.


Seorang pejabat senior di kantor kepresidenan mengatakan bahwa Ramallah telah mengirim pesan kepada Biden bahwa Palestina akan bersedia untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang ditengahi AS dengan Israel, tetapi hanya dari titik di mana mereka dihentikan pada tahun 2016 di bawah pemerintahan sebelumnya, Donald Trump dan Barack Obama, seperti dilaporkan harian Israel Hayom.

Dikatakan bahwa Abbas akan menuntut agar Biden segera mengembalikan Kedutaan Besar AS dari Yerusalem ke Tel Aviv, membalikkan langkah yang dibuat Trump pada 2018, dan membatalkan pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Namun, jauh hari sebelumnya, Biden pernah mengatakan bahwa meskipun dia berencana untuk mengambil pendekatan yang lebih adil terhadap konflik Timur Tengah dibandingkan para pendahulunya, dia tidak akan membatalkan keputusan itu.

Penasihat Abbas, Nabil Shaath, mengatakan Palestina akan menuntut agar AS membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington, yang telah ditutup Trump, dan memperbarui bantuan Amerika untuk Palestina dan kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina dan keturunannya UNRWA yang diakhiri Trump.

Trump menghentikan pendanaan untuk UNRWA dan menolak anggapan bahwa status Yerusalem seharusnya hanya ditentukan sebagai bagian dari negosiasi bilateral, di antara perubahan kebijakan dramatis lainnya.

Di bawah Trump, hubungan antara Washington dan Otoritas Palestina runtuh. Shaath menyebut akhir dari kekuasaan Trump adalah berarti 'sebuah kemenangan' bagi Palestina.

Terpilihnya Biden dapat menandai kemunduran bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, karena Demokrat kemungkinan akan mencari pendekatan yang lebih tradisional untuk diplomasi regional.

Kepala Hamas, Ismail Haniyeh, pada Sabtu malam meminta Biden untuk memperbaiki 'kebijakan tidak adil' yang telah selalu dilancarkan Trump. Hamas adalah kelompok teror Islam yang mengontrol Jalur Gaza dan secara terbuka mencari penghancuran Israel.

Rencana perdamaian Timur Tengah Trump diresmikan pada bulan Januari tanpa masukan dari Palestina, yang telah terlebih dahulu menolaknya secara langsung karena telah memutuskan semua hubungan dengan pemerintah ketika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember 2017.

Para ahli setuju bahwa pembaruan untuk perdamaian Timur Tengah tidak mungkin menjadi agenda langsung Biden di permulaan ini. Namun, diharapkan pemerintahan Biden akan berusaha untuk memulihkan peran tradisional Amerika sebagai perantara dalam konflik Israel-Palestina.

“Sepertinya mereka akan mencari lebih banyak keterlibatan” dengan Palestina, kata Sarah Feuer dari Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, seperti dikutip Time of Israel.

Duta Besar Palestina untuk Inggris, Hussam Zomlot, mengatakan dalam tweet-nya, bahwa kemenangan Biden adalah kebahagiaan bagi pejabat Palestina. Zomlot adalah utusan Organisasi Pembebasan Palestina untuk Washington hingga 2018, ketika pemerintahan Trump menutup misi diplomatik PLO di ibu kota Amerika.

Menurut Zomlot, ini adalah pemilu bersejarah dan inspiratif.

“Saya merasakan kegembiraan dari mereka yang menginginkan perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. Keterlibatan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kebebasan, keadilan dan kesetaraan harus menjadi jalan ke depan,” tulis Zomlot.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya