Berita

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi/Net

Politik

Dianggap Paling Terancam, Wasekjen PPP: Masyumi Perlu Diuji, Laku Atau Tidak

MINGGU, 08 NOVEMBER 2020 | 18:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tak ada kekhawatiran yang berarti terkait dengan kembali lahirnya Partai Masyumi usai dideklarasikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-75 Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) Sabtu kemarin.

“Dan PPP tidak khawatir dengan itu (Masyumi) karena kita punya segmentasi pemilih yang berbeda,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/11).

Pada dasarnya, pihaknya menghormati kembali aktifnya Partai Masyumi di perpolitikan Tanah Air. Namun begitu, partai baru di era reformasi saat ini perlu diuji.


“Eksistensi partai kan perlu diuji dalam pemilu karena bisa jadi orang itu hebat di satu bidang, belum tentu hebat di politik. Kan banyak contohnya,” jelas pria yang akrab disapa Awiek ini.

Awiek mengatakan, setiap orang berhak membuat partai politik. Namun, kualitas dan pemilihlah yang menentukan kredibilitas partai baru tersebut.

“Mereka punya hak, tapi batu ujinya ada di pemilu, apakah partai itu laku atau tidak. Sebelum itu pun diuji apakah partai itu lolos persyaratan atau tidak," ucapnya.

Disinggung mengenai sejumlah tokoh di balik kebangkitan Partai Masyumi yang banyak di luar pemerintahan, Awiek menjawabnya diplomatis.

“Itu hak politik mereka. Kami tidak merasa terganggu karena punya captive market sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, analis politik dari lembaga survei Kedaikopi, Hendri Satrio berpandangan, keberadaan Masyumi tak akan banyak memengaruhi parpol berbasis Islam. Sebab parpol berbasis Islam seperti PKS, PKB dan PAN telah memiliki basis pemilih yang kuat. Namun hal berbeda dengan PPP.

“Mungkin satu-satunya PPP yang agak riskan,” ucap Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya