Berita

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab/Net

Publika

Skenario Kembalinya Habib Rizieq Shihab

MINGGU, 08 NOVEMBER 2020 | 07:20 WIB

TELAH siap rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia tanggal 9 dari Jeddah dan 10 November di Bandara Soekarno Hatta. Di dalam negeri berbagai kelompok masyarakat mempersiapkan penyambutan dari Bandara menuju tempat kediaman. Rapat-rapat dilaksanakan di berbagai daerah. Tentu Jakarta, Banten, dan Jabar prioritas untuk massa penjemput.

Sementara sikap pemerintah menunjukkan banyak warna, baik mempersilakan maupun mengkhawatirkan. Ada pula yang mengancam soal kerusuhan dan bongkar bongkar kasus hukum. Yang menarik adalah
"perang alasan" antara Menkopolhukam Mahfud MD dan Agus Maftuh yang disebut HRS "Dubes tak cerdas" dengan Habib Rizieq Shihab sendiri.

Menurut Mahfud MD berdasar info Dubes Agus Maftuh, HRS pulang karena overstay dan menghadapi pemulangan paksa (deportasi) dari Pemerintah Saudi. Sedangkan menurut HRS kembalinya bukan deportasi atau over stay. HRS mengancam akan mengambil langkah hukum bagi penuduh overstay.

Menurut Mahfud MD berdasar info Dubes Agus Maftuh, HRS pulang karena overstay dan menghadapi pemulangan paksa (deportasi) dari Pemerintah Saudi. Sedangkan menurut HRS kembalinya bukan deportasi atau over stay. HRS mengancam akan mengambil langkah hukum bagi penuduh overstay.

Ada empat skenario yang mungkin terjadi, yaitu :

Pertama, semua berjalan mulus. Jemput di bandara dan konvoy kendaraan jamaah menuju Jakarta. Pihak kepolisian hanya menertibkan massa penjemput. Efek psiko politis penjemput yang sangat banyak tentu menguntungkan HRS. Pemerintah bersahabat atau sebaliknya tak berdaya?

Kedua, terjadi kericuhan di bandara, HRS langsung ditangkap dengan tuduhan penyebab atau penyulut kerusuhan. Kelompok penyusup sukses beraksi. Dibuat massa buatan yang melakukan perusakan di bandara atau perjalanan. Atau bisa saja HRS ditangkap dengan alasan kasus-kasus lama.

Ketiga, mengisolasi HRS setiba di Jakarta dengan alasan Covid 19. Meski ungkapan Kemenkes aneh juga sebab kemarin Pompeo dan lainnya tidak. Memperkecil ruang gerak aktivitas HRS dan mencegah membludak tamu di Markas FPI atau kediaman HRS. Pemerintah menimbang langkah lanjutan.

Keempat, demo tandingan dibeberapa tempat yang menegasi HRS dengan berbagai ocehan. Asal teriak saja, ya sedikit bakar bakar poster.  Sebagaimana biasa demo "nasbung" seperti ini berbiaya. Karenanya jumlah menjadi terbatas. Asal ada saja. Foto dan berita buat media.

Melihat antusiasme masyarakat untuk menjemput ke bandara, nampaknya akan menjadi aktivitas fenomenal. HRS menjadi figur ikutan perubahan yang didambakan. Status quo yang otoriter dan menjemukan tersentak dengan hal ini.

Bagi rezim yang  korup, tak punya rasa malu, sewenang-wenang, gemar rekayasa, serta sensitif, maka kepulangan HRS yang dijemput massa besar, menimbulkan kegamangan. Di tengah wibawa pemerintah yang merosot, maka fenomena 10 November 2020 dapat mengguncangkan.

Dalam sejarah, kepulangan HRS ini yang paling hangat dibicarakan dan menjadi penjemputan tokoh terbesar. Bagi Jaya Suprana dapat menjadi obyek yang menarik. Tetapi bagi umat Islam yang merasa terpinggirkan dalam proses politik di negara ini, kepulangannya menjadi suplemen penguat perjuangan.

Kita tidak dapat mengetahui persis apa yang terjadi pasca kepulangannya. Hanya saja tapak yang dibuat sebelum kepergian ke Saudi Arabia hingga kini masih menggema yaitu "212".

Berkumpul jutaan orang di Monas mendengarkan Khutbah Jum'at HRS yang menggelegar. Presiden Jokowi adalah salah seorang jama'ah terdepannya.

Sebentar lagi reuni 212 yang biasanya dihadiri jutaan jama'ah pula. Jika benar bahwa HRS jadi pulang, maka reuni 212 tahun 2020 akan menjadi ajang penting perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia. Ada kekuatan magnetik dari salah satu pemimpin umat yang disegani (ditakuti) penguasa, Habib Rizieq Shihab.

M. Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan kebangsaan

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya