Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron/Net

Dunia

Ingin Perketat Perbatasan Schengen, Macron Cari Dukungan Ke Jerman Hingga Austria

JUMAT, 06 NOVEMBER 2020 | 09:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Eropa, khususnya wilayah Schengen, harus meningkatkan kontrol yang lebih ketat di perbatasan untuk menghindari masuknya jaringan terorisme.

Pesan itu disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan kunjungan ke perbatasan Prancis-Spanyol pada Kamis (5/11), seperti dimuat Reuters.

Macron mengatakan, kontrol yang ketat perlu dilakukan untuk mengekang imigrasi klandestin yang biasanya menjadi jalan masuk geng kriminal atau jaringan teroris.


"Saya mendukung perombakan mendalam Schengen untuk memperkuat keamanan perbatasan bersama kami dengan pasukan perbatasan yang tepat," kata Macron.

Bukan sekadar pesan, Macron mengungkap ia akan menyampaikan proposal tersebut dalam pertemuan puncak Uni Eropa pada Desember mendatang.

Untuk saat ini, Prancis tengah menggalang dukungan negara-negara lain atas proposalnya. Beberapa yang menjadi target adalah Jerman, Belanda, dan Austria.

Proposal Macron sendiri muncul ketika dalam beberapa pekan terakhir Prancis dan Austria dilanda serangan teror.

Pada 29 Oktober, seorang pria Tunisia, Brahim Aouissaoui, membunuh tiga orang di sebuah gereja di Nice. Brahim diketahui telah tiba di pulau Lampedusa, Italia, yang terletak di Afrika Utara, lima pekan sebelumnya. Setelah pindah ke daratan, Aouissaoui melakukan perjalanan ke Prancis dengan kereta api beberapa jam sebelum melancarkan serangannya.

Setelahnya, seorang penyerang menewaskan empat korban di Wina setelah melakukan perjalanan ke Slovenia pada Juli untuk membeli amunisi.

Macron mengatakan, serangan-serangan tersebut adalah peringatan bagi Eropa akan adanya risiko serangan teror.

Wilayah atau zona Schengen terdiri dari 22 dari 27 negara anggota Uni Eropa, serta Islandia, Norwegia, Swiss, dan Lichtenstein. Sebanyak 26 negara tersebut menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan pada masing-masing negara.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya